Contoh Peraturan Keuangan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah (ORNOP)

Contoh peraturan keuangan lembaga/organisasi non pemerintah (ornop) atau lsm yang berbentuk Lembaga Bantuan Hukum (dengan nama “LBH Justice”) yang bisa anda jadikan sebagai panduan dan referensi dalam membuat atau menyusun peraturan yang berhubungan dengan masalah keuangan lembaga/organisasi yang akan didirikan. Namun, apa yang kami sajikan ini, masih harus anda sesuaikan dengan selera dan kondisi kelembagaan anda.

Berikut contoh peraturannya:

Penerimaan Calon Taruna Taruni Akmil Tahun 2016

Ada kabar menggembirakan, Akademi Militer (Akmil) melalui jajaran Kodam I Bukit Barisan membuka penerimaan calon taruna/taruni Akademi Militer (Akmil AAU-AAD-AAL) Tahun Akademik (TA) 2016, dimana persayaratan umumnya adalah sebagai berikut:

• Warga Negara Republik Indonesia;
• Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945;

• Pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 Tahun (berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan tidak lebih dari 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan tanggal 1 Agustus 2016;
• Sehat jasmani dan rohani;
• Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri yang dilengkapi ketika calon mengikuti pemeriksaan psikologi;
• Tidak berkaca mata;

Legal Officer (LO) Profesi Incaran Di Indonesia

Salah satu profesi pekerjaan yang menjadi incaran para Sarjana Hukum (SH) adalah "Legal Officer" (LO) 1 (satu) perusahaan, disamping profesi lain untuk menjadi Hakim, Jaksa, Advokat (Pengacara), dan Notaris. Dalam dunia pekerjaan, seorang legal officer mempunyai peranan dan tugas yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, dimana legal officer bertugas untuk mengurus semua dokumen, perizinan, serta permasalahan hukum yang terjadi dalam perusahaan. Tanpa adanya dokumen dan perizinan dimaksud, perusahaan tidak mungkin dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlau. Begitu pula halnya, jika terjadi permasalahan hukum, maka sedikit banyaknya operasional perusahaan akan mengalami gangguan. Namun, lingkup pekerjaan seorang legal officer atau staf hukum perusahaan itu sendiri akan bergantung pada kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan, yang mana ruang lingkupnya akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Jadi jangan heran, bila meskipun sama-sama menduduki posisi pekerjaan sebagai legal officer perusahaan, belum tentu sama dan sebangun seluruh ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan.

Misalnya, seorang legal officer atau staf hukum di perusahaan Bank atau Lembaga Pembiayaan Jasa Keuangan bertugas melakukan berbagai analisis yuridis formil dan meteril, contohnya melakukan pemeriksaan dan penilaian atas objek jaminan, menyiapkan perjanjian akad kredit, melakukan pengikatan jaminan, penyimpanan legal dokumen, pengawasan kredit, serta melakukan upaya penyelamatan terhadap kredit bermasalah (macet). Sementara, seorang legal officer atau staf hukum di perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi atau logistik, bertugas me-review aktivitas corporate legal, me-review dan menangani perjanjian bisnis, serta menangani pengelolaan dokumen legal. Sedangkan, seorang legal officer (lo) di Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), memiliki lingkup tugas dan kewenangan dalam hal Handling Legal Contract, Procurements, Tender dan Litigation, dan lain sebagainya.

Harga Minyak Premium Dan Solar Turun Per 1 April 2016

Ada kabar baik per 1 April 2016, mulai pukul 00.00 WIB Pemerintah akan segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Kabar turunnya harga minyak ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said setelah mengikuti rapat terbatas pembahasan tentang penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar di Kantor ke-Presiden-an di Jakarta pada hari Rabu 30 Maret 2016.

Harga premium terbaru yang ditetapkan dari harga Rp. 6.950 per liter sebelumnya menjadi Rp. 6.450 per liter, atau dengan kata lain turun Rp. 500 per liter, sedangkan untuk harga bahan bakar minyak Solar dari harga Rp.5.650 sebelumnya menjadi Rp. 5.150. Namun, untuk harga minyak tanah harganya masih tetap (tidak ada perubahan dari harga sebelumnya).

Partai Politik Dalam Sistem Tata Negara

Eksistensi adanya partisipasi partai politik (parpol) dalam sebuah negara tidak bisa dipisahkan, dimana suatu negara pasti tidak lepas dari sebuah sistem politik. Dalam sistem ke tata negaraan modern, sistem politik yang digunakan telah menjadi salah satu tolak ukur untuk meraih kemajuan dalam suatu negara. Dengan kata lain, bila ingin sebuah negara menjadi maju, maka bahwa sistem politik yang ada didalamnya haruslah di tata dengan baik. Banyak pendapat mengasumsikan bahwa sistem politik itu merupakan suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi ini melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat pada masyarakat.

Dalam suatu sistem politik yang telah diterapkan diberbagai belahan dunia, terdapat berbagai unsur, dimana salah satu unsur tersebut adalah “partai politik”. Partai politik dalam hubungannya dengan sistem sosial politik telah memainkan berbagai fungsi, yang mana salah satu fungsi tersebut adalah fungsi input. Fungsi input didalam partai politik dapat diartikan sebagai:

• Sarana sosialisasi politik;
• Komunikasi politik;
• Rekruitmen politik;
• Agregasi kepentingan;
• dan artikulasi kepentingan;

Contoh Surat Perjanjian Menjadi Klien Tetap

Dalam aktifitas melakukan profesi pemberian jasa bantuan hukum dari Advokat ataupun kantor Pengacara dan Konsultan Hukum, mungkin ada klien ingin mendapatkan jasa bantuan hukum dari kita dengan dianya menjadi klien tetap. Adanya hal ini, mengingat para pelaku usaha di Kota Medan telah sadar hukum dan menyadari akan pentingnya Advokat bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, sudah barang tentu sangat dibutuhkan contoh (draft) surat perjanjian untuk menjadi klien tetap dari sebuah kantor hukum atau jasa konsultan hukum dari seorang Advokat profesional, baik untuk pemberian jasa bantuan hukum yang bersifat litigasi maupun yang non litigasi (misalnya mediasi ataupun pemberian nasihat-nasihat hukum).

Berikut contoh surat perjanjian untuk menjadi klien tetap yang kami maksud:

SURAT PERJANJIAN

LEGAL CONSULTANT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

M. SYAFARUDIN, SE., Laki-laki, lahir di Jakarta, 15 Juli 1958, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kol. Yos Sudarso III No. 320 Kelurahan Titi Papan, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan., dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama untuk itu bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili kepentingan hukum PT. PENGANGKUTAN JAYA SELALU ------------------------------------------------------  selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ;

Contoh Peraturan Pengelolahan Dana Kemandirian

Contoh peraturan pengelolahan dana kemandirian dari sebuah perhimpunan yang berbentuk lembaga bantuan hukum yang mungkin suatu saat anda perlukan dalam mengatur rencana pembuatan peraturan pengelolahan dana kemandirian suatu lembaga yang berbentuk badan hukum.

PERATURAN PENGELOLAAN DANA KEMANDIRIAN

PERHIMPUNAN BERBENTUK LEMBAGA BANTUAN HUKUM XXXXXX

PENDAHULUAN

Pengelolahan dana kemandirian Perhimpunan yang Berbentuk Lembaga Bantuan Hukum XXX-silahkan isi sendiri-XXX (selanjutnya disebut dengan Perhimpunan)  merupakan salah satu perwujudan dari pokok-pokok pikiran yang berkembang ditingkat Anggota Perhimpunan yang dilatarbelakangi oleh urgensi dari keberlanjutan lembaga dalam melakukan transformasi sosial, dan peningkatan kesejahteraan Anggota, Badan Pengurus serta Pelaksana Program Perhimpunan. Pokok pikiran ini sekaligus menjadi penopang spiritualitas yang kuat dalam mencapai cita-cita dan perwujudan dari visi dan misi Perhimpunan itu sendiri.

Eksistensi Partai Lokal Di Papua Menurut UU Otonomi Khusus

Partai Papua Bersatu yang merupakan salah satu partai lokal (parlok) di Bumi Cendrawasih dibekukan sementara oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dimana alasan dari pembekuan ini dilakukan adalah disebabkan adanya gugatan yudisial review terhadap Pasal 28 Undang-Undang Otonomi Khusus atau UU Otsus Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua menjadi UU Nomor 35 Tahun 2008 (Otsus) yang berkaitan dengan pembentukan partai oleh masyarakat Papua.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Ayat (1) yang menyatakan, bahwa => “Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk Partai Politik”, dan selanjutnya pada Ayat (2) dinyatakan, bahwa => “Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya dalam Ayat (3) disebutkan, bahwa => “Rekruitment politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua” dan Ayat (4) menyatakan => “Partai politik (lokal) wajib meminta pertimbangan kepada MRP/MRPB dalam hal seleksi dan rekrutment politik partainya masing-masing”.

Soal Ujian Nasional (UN) Di Sumut Sudah Mulai Didistribusikan

Tanggal 4 sampai dengan 7 April 2016 ini, siswa SMA/SMU sederajat akan melangsungkan ujian nasional (UN) Tahun 2016 serentak di seluruh Indonesia, kemudian pada tanggal 9 hingga 12 Mei yang akan datang, siswa tingkat SMP sederajat yang akan melaksanakan ujian nasional (UN).

Di Provinsi Sumatera Utara (Sumut), pada penyelenggaraan ujian nasional tahun ini, yang diangkat sebagai Ketua Panitia UN Provinsi Sumut adalah Yuniar. Berdasarkan hasil penelusuran, bahwa naskah ujian nasional (UN) telah tiba di Medan pada 21 Maret lalu dan saaat ini disimpan di gudang milik Lanud Soewondo Medan (eks Bandara Polonia). Naskah UN tersebut akan mulai didistribusikan ke kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) mulai hari Senin (28 Maret) dini hari kemarin.

Pentingnya Revisi Calon Independen (Perseorangan) Di Pilkada Aceh 2017

Masalah calon independen (perseorangan) dalam pelaksanaan pilkada serentak 2017, khususnya di Provinsi Aceh menjadi sangat hangat dibicarakan bila dibandingkan dengan pelaksanaan pemilukada pada tahun 2015 yang lalu. Mungkin hal ini disebabkan efek dari hangatnya pemberitaan tentang pencalonan gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja Purnama (AHOK) yang sudah menetapkan akan maju pada Pilgub DKI melalui jalur independen (perseorangan).

Tidak hanya di DKI Jakarta saja tren topik tentang calon independen (perseorangan) ini muncul kepermukaan, di Provinsi Aceh juga hal ini telah mulai panas, dimana para tokoh-tokoh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang saat ini menduduki jabatan strategis di Partai Aceh (sejenis partai lokal) juga telah ada beberapa orang yang menyatakan diri akan maju dari jalur independen (perseorangan) dalam pemilihan kepala daerah (pilgub, walikota dan juga bupati) Aceh. Sehingga hal ini sedikit banyak akan menimbulkan perpecahan dan akan banyak para tokoh yang akan mengundurkan diri dari Partai Aceh (PA) tersebut. Sehingga menimbulkan pertanyaan apakah Partai Aceh akan pecah? Jawaban pastinya, masih kita nantikan.

Pasang Iklan Dan Banner Media Efektif Promosi

Iklan dan/atau Banner merupakan salah satu media yang sangat efektif dan sering dipergunakan oleh para bisnis mania di dalam mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan (going concern), baik itu perusahaan yang baru memulai opreasinya (start up), maupun perusahaan yang telah berlangsung lama dan bermaksud untuk menjaga reputasinya, wajib mengalokasikan dananya dalam rangka membiayai setiap pengeluaran yang disebabkan adanya pemasangan iklan dan/atau banner yang ditargetkan perusahaan sebelumnya.

Tetapi tahukah anda, bahwa yang menjadi permasalahan klasik dan sering menjadi “onak” dalam dunia iklan dan/atau banner adalah mengenai biaya pasang yang boleh kami katakan masih terlalu mahal (seperti yang ditetapkan oleh banyak media Televisi (TV), Radio, media cetak (koran, majalah, tabloid, dsb)).

Partai Aceh Pecahkah Di Pilkada 2017 ?

Isu terjadinya perpecahan ditubuh partai lokal (parlok) di Aceh pada pilkada serentak 2017 sepertinya akan terbukti, dimana suara dari Partai Aceh (PA) dan dari tokoh-tokoh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang terjadi saat ini sudah bias dipastikan pecah. Terjadi perpecahaan pada suara Partai Aceh disebabkan 3 (tiga) dari tokoh atau petinggi partai lokal tersebut akan bersaing secara langsung dan terbuka sebagai calon gubernur (Cagub) Aceh periode 2017-2022 dalam ajang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 yang akan datang.

Nama tokoh-tokoh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), seperti Muzakir Manaf (saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Aceh), Zaini Abdullah (Gubernur Aceh sekarang ini) dan Zakaria Saman (mantan Menteri Pertahanan ketika masih aktif di GAM).