Contoh Peraturan Kepersonaliaan Lembaga (LSM)

Pelaksanaan kegiatan yang berhubungan pada bidang ketenagakerjaan, dibutuhkan contoh surat peraturan kepersonaliaan lembaga, khususnya untuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan atau yang juga bisa dipergunakan untuk organisasi dan atau badan hukum lainnya, sehingga konsep dasar dari keseluruhan hal-hal yang akan diatur telah termaktub didalamnya. Dengan demikian contoh surat peraturan yang akan dibuat tersebut dapat benar dan baik adanya sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan, khususnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun contoh surat peraturan kepersonaliaan tersebut adalah sebagai berikut:

Menata Ulang Kaderisasi Partai Politik

Catatan banyaknya kader partai politik (parpol) yang berurusan masalah hukum dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semakin menambah kelam popularitas dan/atau citra partai politik di mata rakyat. Dimana pada hari Selasa 15 Maret 2016 yang lalu, salah seorang kader Partai Golkar yang duduk sebagai anggota Komisi V DPR RI resmi ditahan oleh lembaga anti rasuah tersebut, yang mana juga sebelumnya telah menahan salah seorang anggota dewan dari Fraksi PDI Perjuangan. Rentetan politisi Senayan yang menginap di "hotel prodeo", tentu saja sedikit banyaknya akan mendapat cemohan terhadap partai politik. Sehingga publik bereaksi dan tidak sedikit yang apriori dengan menyatakan apa pun partai politiknya seakan-akan korupsi menjadi hal yang biasa. Serta seakan-akan juga telah terbentuk opini atas organisasi yang dipersamakan dengan sebuah kartel, dimana partai politik (parpol) tanpa henti merongrong aset-aset negara secara terstruktur dan sistematis disemua tingkatan.

Atas kondisi yang diciptakan oleh para kadernya, tentu saja partai politik harus bertanggung jawab, sebab dalam sebuah sistem demokrasi elektoral, kehadiran seorang anggota dewan (baik tingkat pusat, tingkat provinsi, dan kabupaten/kota) adalah dikategorikan sebagai petugas partai di parlemen (legislatif). Hal ini juga tidak terlepas dari sistem yang menyatakan bahwa partai politik adalah sebagai satu-satunya institusi yang secara legal mencetak calon pemimpin publik. Oleh karena itu, tidaklah salah apabila partai politik dibebankan tanggung jawab untuk memperhatikan kualitas dan integritas seluruh para kadernya. Tidak hanya semata-mata mengkedepankan faktor kedekatan, kekuatan kapital, dan popularitas kader yang bersangkutan.

Popularitas Dan Elektabilitas Dalam Pemilu (Pilkada)

Pada setiap pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) dan/atau pilkada serentak 2017 yang makin dekat, para tokoh-tokoh yang akan menjadi kontestan untuk maju dan akan dipilih menjadi kepala daerah maupun para partai politik (parpol) yang menyeleksi para tokoh-tokoh yang berhasrat maju dalam pelaksanaan pemilu (pemilukada) tersebut, sudah mulai menyiapkan langkah dan strategi yang jitu untuk bisa memenangkan pemilu.

Jika kita simak lebih lanjut dari setiap adanya pelaksanaan pilkada, meskipun tahapan pemilu berupa kampanye belum dimulai, sedikit banyaknya telah melakukan kampanye terselubung, misalnya dengan mulai turun ke desa-desa menemui para masyarakat ataupun audiens-nya, atau juga dengan secara sengaja melemparkan jargon-jargon dan juga harapan-harapan melalui media massa (baik cetak maupun elektronik), meskipun terkadang kurang begitu efektif dan sulit untuk dimengerti oleh masyarakat calon pemilih. Dengan kata lain, apa sih yang menjadi tujuan dari kampanye, baik itu dilakukan dengan secara terselubung (belum memasuki masa tahapan kampanye) maupun kampanye yang telah masuk masa tahapan untuk berkampanye? Apakah tujuannya hanya sekedar untuk mendapatkan popularitas dengan sering tampil, atau hnaya untuk meningkatkan elektabilitas semata?

Antisipasi Pemanfaatan ASN Oleh Calon Petahana Di Pilkada 2017

Calon petahana (incumbent) dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2017 yang akan datang, perlu mendapat pengawasan secara khusus (khususnya oleh Badan Pengawas Pemilu/BAWASLU). Alasannya disebabkan kedekatan petahana dengan kalangan birokrasi aparatur sipil negara (ASN) setempat, sehingga akan memunculkan potensi penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan kemenangan calon petahana yang bersangkutan, tentu saja yang memiliki hubungan lebih kuat dengan birokrasi dibanding calon-calon lain. Dengan kata lain, birokrasi berpotensi dimanfaatkan dalam masa pilkada ataupun pemilu.

Dalam prakteknya, pemanfaatan birokrasi dapat berlangsung secara terselubung dengan cara memobilisasi pemilih, pemanfaatan fasilitas daerah untuk kepentingan kampanye, ataupun penyalahgunaan bantuan sosial yang sangat berpotensi politisasi birokrasi rawan terjadi. Apalagi, mengingat dari 102 daerah yang menggelar pilkada serentak 2017 tentu akan masih banyak diikuti oleh calon kepala daerah ialah calon petahana.

Lowongan Kerja Di Google Indonesia

Tingginya angkatan kerja lulusan IT (Information Technology) di Indonesia, menyebabkan banyak dari para alumni ini yang bercita-cita dan ingin bekerja untuk menjadi karyawan di perusahaan berbasis teknologi multimedia. Kondisi ini juga dipicu dengan semakin maju dan/atau beragamnya jenis bisnis di industri yang terkait dengan era digitalisasi global.

Apalagi, dewasa ini peningkatan pengguna internet aktif, baik melalui jaringan mobile (android, smartphone, tablet, iphone, dsb) maupun komputer desktop, yang dimotori oleh kaum muda yang masuk dalam kategori pencari kerja telah memanfaatkan layanan internet untuk mencari segala sesuatu informasi yang berkaitan dengan lowongan kerja yang ditawarkan oleh berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Sebagai pengguna internet aktif, tentu sudah sangat tahu, kenal dan bersahabat dengan google dikarenakan rutinitas yang anda lakukan dalam hal mencari informasi penting selalu menggunakan jasa layanan dari perusahaan search engine terbesar di dunia, yaitu Google Inc.

4 Jenis Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan

Dalam melakukan bisnis, terkadang tidak bisa dihindari adanya sengketa, apakah itu menyangkut kepada pribadi maupun terjadi pada badan usaha yang kita geluti. Pendek kata, sengketa ini kerap terjadi di mana dan kapan saja, khususnya perselisihan dengan relasi, klien, konsumen, maupun lawan atau saingan bisnis. Tentu saja, dalam menyelesaikannya dibutuhkan berbagai cara agar masing-masing pihak dapat merasa puas dan sengketa yang dimaksud tidak sampai melebar kemana-mana. Penyelesaikan sengketa ini dapat dilakukan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan. Bagi pengambilan suatu keputusan haruslah mempertimbangkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan kelanggengan usaha kedepannya, karenanya sangat dibutuhkan keputusan yang bijak.

Seiring dengan perkembangan jaman, khususnya dalam hal penyelesaian suatu sengketa bisnis, para pelaku bisnis modern telah sering memilih jalur penyelesaian melalui jalur di luar pengadilan. Kenapa jalur ini yang dipilih? Alasannya, karena jalur ini lebih cepat, tetap dan aman dibandingkan menggunakan jalur pengadilan. Dengan kata lain, lebih memiliki banyak sisi keuntungan dan kemudahan bila dibandingkan dengan proses sidang di pengadilan. Penyelesaian model seperti ini, yang sekarang lagi ngetren di Indonesia.