Marketplace Jasa Hukum Versus SEO Website Pengacara di Indonesia

Marketplace Jasa Hukum Versus SEO Website Pengacara di Indonesia, inilah judul tulisan yang akan kami bahas. Hal ini disebabkan, akhir-akhirnya jasa hukum telah memanfaatkan adanya kecanggihan teknologi, khususnya di bidang internet. Tidak sampai disitu saja, adanya kemajuan bidang internet ini telah pula dimanfaatkan sebagai salah satu ujung tombak bidang pemasaran, khususnya pemasaran di internet (internet marketing).

Nah, dalam konteks pemasaran online untuk jasa hukum di Indonesia, bisa dilakukan dengan berbagai cara, misalnya bisa memanfaatkan media sosial (medsos), listing di marketplace dan bisa juga dengan membuat website / situs / blog jasa advokat / pengacara. Tentu ketiganya memiliki kelebihan / keunggulan maupun kelemahan / kerugiannya.

Nah, dengan adanya fasilitas diatas, maka jasa hukum dan/atau bantuan hukum dimaksud dapat diberikan dengan cepat, praktis dan ekonomis. Bahkan, yang bersifat pencegahan maupun tips menghadapi kasus hukum juga bisa diberikan. Ya, intinya di jaman cyber lawyer ini, segala informasi yang terkait dengan hukum dan penanganannya dapat ditanyakan dan atau dikonsultasikan secara online.

Daftar Nama Bakal Calon Bupati Dairi 2018

Daftar Nama Bakal Calon Bupati Dairi 2018, inilah judul artikel berikutnya yang kami angkat dikarenaka ajang Pilkada Kabupaten Dairi 2018 untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati Dairi 2018 – 2023, gaungnya mulai memanas di tahun 2017 ini. Dimana pintu lintas partai politik (parpol) untuk menjaring nama pasangan bakal calon Bupati / Wakil Bupati Dairi yang akan ikut menjadi peserta pilkada 2018 mulai bermunculan, seiring dengan pilgubsu 2018.

Dinamika panas nya pemilihan kepala daerah Kab Dairi dapat terpantau jelas di media sosial (medsos), seperti facebook dan juga twitter. Bahkan beberapa media cetak, elektronik dan juga media online ada yang beberapa kali mengangkat “headline” tentang hal yang terkait dengan pelaksanaan Pilkada Dairi 2018.

Prosedur Penegakan Hukum Pidana Pada Pilkada Melalui Sentra Gakkumdu

Prosedur Penegakan Hukum Pidana Pada Pilkada Melalui Sentra Gakkumdu, inilah judul artikel yang kami angkat di blog advokat-silaen-associates.blogspot.com. Mengapa ? Karena pada tahun 2018, khusus untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut) ada dilangsungkan 9 ajang pemilihan kepala daerah, dengan perincian: 1 (satu) untuk ajang pemilihan gubernur sumut dan 8 untuk pemilihan bupati dan/atau walikota.

Sebagaimana diketahui bersama, pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan implementasi dari prinsip demokrasi yang melibatkan masyarakat untuk menentukan sendiri dan secara langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah masing-masing. Dimana, pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut meliputi: 1) persiapan, 2) pelaksanaan, 3) dan serta partisipasi masyarakat dalam  ajang Pemilihan Umum. Tentu kesuksesan dalam melaksanakan rangkaian tahapan tersebut menjadi salah satu indikator penentu tercapainya kesuksesan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.