Sanksi Pidana Buat Jasa Debt Collector Nakal

Pihak ketiga yang lazim ditunjuk suatu bank atau pihak kreditor untuk menagih kredit yang telah macet adalah debt collector (dc).

Meski tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia, namun eksistensi dc dalam perbuatan menagih hutang semakin marak. Mereka bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak kreditur (lembaga keuangan/pembiayaan).

Kondisi permintaan yang tinggi inilah mengakibatkan kehadiran jasa dc menjadi hal yang biasa ditemukan dalam dunia jasa keuangan, khususnya perusahaan pembiayaan (leasing) jika ingin menagih utang kepada nasabahnya.

Kerap dipersoalkan ketika debt collector menjalankan pekerjaannya masih banyak di temukan adanya perbuatan nakal yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bahkan mengarah ke suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Saya selaku pengacara mencermati, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh dc dan banyak dikeluhkan oleh debitur saat penagihan hutang, diantaranya:

1) Penganiayaan

Perbuatan ini diancam dengan Pasal 351 ayat 1, 2, dan 3 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah mulai yang ringan dengan hukuman penjara maksimum dua tahun delapan bulan (ayat 1). Pidana penjara 5 tahun (ayat 2). Serta, pidana penjara maksimum 7 tahun (ayat 3).

Bila dc sampai melakukan tindakan penganiayaan berat dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang lain, maka akan dikenakan Pasal 354 ayat 1 dan 2 KUHP. Adapun sanksi pidana penjaranya adalah maksimum 8 tahun (ayat 1) dan 10 tahun (ayat 2).

2) Pencurian dengan kekerasan

Perbuatan ini diancam oleh Pasal 365 ayat 1,2,3, dan 4 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah hukuman penjara maksimum 9 tahun (ayat 1). Pidana penjara maksimum 12 tahun (ayat 2). Pidana penjara 15 tahun(ayat 3). Dan bisa di hukum pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimum 20 tahun (ayat 4).

3) Pengancaman

Perbuatan ini bisa saja dilakukan dimuka umum dan dilakukan bersama-sama. Bila benar dilakukan oleh dc, maka dapat dikenakan Pasal 336 ayat 1 dan 2 KUHP.

Adapun sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan (ayat 1). Pidana penjara maksimum 5 tahun (ayat 2).

Selain itu, tindakan pengancaman yang dilakukan oleh debt collector dapat juga dikenakan Pasal 369 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimum 4 tahun.

4) Perbuatan tidak menyenangkan

Debt collector yang memperlakukan orang hingga ia merasa tidak senang dapat diancam dengan Pasal 335 ayat 1 dan 2 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah pidana maksimum 1 tahun.

5) Penyitaan paksa

Meskipun pihak debt collector (DC) yang telah mendapat surat kuasa dari kreditur untuk menagih utang, maka hal ini tidak serta merta boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Sebab, menurut hukum positif bahwa penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas adanya dasar putusan pengadilan atau surat perintah penyitaan dari pengadilan.

Perbuatan debt collector yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Jika barang-barang milik debitur telah diletakkan jaminan fidusia sebelumnya, dimana kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Maka penerima fidusia (kreditur) tetap tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Perlindungan OJK Terhadap Konsumen

Baru-baru ini telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dimana, POJK ini juga mengatur tentang marketer dan debt collector.

Baca juga: Tips Manajemen Keuangan Advokat Pekerja Freelancer

Sebagaimana dipahami, marketer merupakan pegawai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) atau marketer bisa juga disebut merupakan pegawai yang dipekerjakan PUJK. Sehingga, marketer dan debt collector di sektor jasa keuangan di larang melakukan misseling.

Jadi, debt collector adalah pekerja untuk pihak PUJK sehingga bila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector nakal terhadap debitur, seperti pengancaman dan kekerasan fisik maka PUJK harus bertanggung jawab.

Meski tidak diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen OJK, tetapi perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan OJK dan delik pidana umum sehingga dapat dilaporkan ke polisi.

Pelaporan ini dapat dilakukan kalau PUJK berada di bawah pengawasan OJK. Bila tidak berada di bawah pengawasan OJK, maka masyarakat yang menjadi korban dc atau marketer dapat melaporkan langsung ke pihak kepolisian.

Saya selaku advokat melihat, adanya POJK yang baru ini semakin memperkuat pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagai respons terhadap dinamika perubahan di sektor jasa keuangan.

Eksepsi Dalam Konteks Hukum Acara Perdata

Bagi seorang yang berprofesi sebagai advokat, tentu memahami apa itu “EKSEPSI” dan bagaimana cara mengajukannya dipersidangan. Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata, lazim dimaknai sebagai tangkisan atau bantahan (Objection). Namun, bisa juga diartikan sebagai pembelaan (Plea) yang diajukan tergugat sebagai jawaban terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ini, ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas sebuah gugatan gugatan, yakni seandainya gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak sah, oleh karena gugatan tidak dapat diterima (inadmissible). Nah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (Verweer ten principale).

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, secara garis besar eksepsi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

I. Eksepsi kompetensi

(a). Eksepsi tidak berwenang mengadili secara absolut:

Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan absolut pada 4 (empat) lingkungan pengadilan (Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama, dan Peradilan Militer), Peradilan Khusus (Arbitrase, Pengadilan Niaga, dan lain sebagainya);

Menemukan Daftar Alamat Pengacara Terbaik Di Medan

Apakah anda sedang mencari daftar nama dan alamat jasa pengacara di area Medan? Atau anda sedang membutuhkan nomor telepon jasa dari kantor pengacara terbaik untuk membantu anda menyelesaikan masalah hukum yang sedang anda hadapi?

Memang diera penegakan hukum di Indonesia, saat ini sangat banyak ditemukan kantor hukum di Medan yang merupakan kantor-kantor hukum profesional (pengacara profit) yang beroperasi menyediakan berbagai jenis layanan bantuan hukum, baik berpraktik di depan persidangan pengadilan (bersifat pengacara litigasi) maupun yang berpraktek di luar pengadilan (pengacara non litigasi).

Contoh Surat Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement)

Perlukah surat perjanjian pranikah (prenuptial agreement) bagi calon pasangan suami isteri (agama Kristen Protestan, Islam, Katolik, Hindu Budha, Khonghucu dan aliran kepercayaan)? Bagaimanakah cara membuatnya? Adakah syarat-syarat hukum tertentu yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat perjanjian pra nikah tersebut? Dan apa-apa saja contoh yang boleh atau tidak bisa dituangkan dalam perjanjian pra-nikah tersebut? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sering muncul dibenak calon pasangan suami istri ketika hendak melangsungkan pernikahan atau perkawinan dalam konteks pembuatan surat perjanjian pra nikah.

Dalam peristiwa yang berhubungan dengan perbuatan pada hukum dalam bidang hukum perkawinan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia, sudah tidak dapat dipungkiri bahwa telah banyak calon suami isteri yang membuat surat perjanjian pranikah (prenuptial agreement) atau disebut juga surat perjanjian prakawin (prenuptual agreement). Kondisi ini tentu saja, harus dimaknai secara positif demi mengukuhkan tujuan perkawinan/pernikahan, yakni: mewujudkan rumah tangga atau keluarga yang sejahtera dan bahagia lahir dan batin.

Contoh Surat Perjanjian Rujuk Versi Terbaik

Pasca terjadinya talak oleh suami atau gugat cerai oleh isteri, harapan rujuk bisa saja terjadi. Tentu dengan adanya keinginan rujuk ini, haruslah ditanggapi lebih baik lagi dalam rangka membina atau memperbaiki keretakkan kehidupan rumah tangga kedepannya, sekaligus langkah introspeksi diri yang terbaik untuk berjanji kepada Tuhan, diri sendiri dan juga kepada isteri agar bersedia kembali melanjutkan hubungan harmonis sebagai pasangan suami istri.

Dalam hal melakukan rujuk ini, terkadang sangat dibutuhkan komitmen serius dari masing-masing pasangan (suami – isteri) yang dituangkan dalam sebuah surat perjanjian rujuk secara tertulis dengan contoh format atau draft terlengkap sesuai dengan berbagai persyaratan-persyaratan hukum yang baku dan lazim dibuat dalam 1 (satu) surat perjanjian rujuk, sehingga benar-benar merupakan sebuah surat perjanjian rujuk terbaik bagi pasangan suami istri selaku pihak-pihak yang membuat perjanjian.

Cara Menjadi Pebisnis Online Terbaik Bidang Hukum Indonesia

Peluang menjadi pebisnis online bidang jasa hukum yang terbaik dan handal di Indonesia terbuka lebar bagi siapa saja, termasuk bagi anda yang berprofesi sebagai lawyer (advokat, pengacara publik maupun profesional, paralegal, attorney, konsultan hukum, dlsb). Mengapa? Hal tersebut disebabkan, perkembangan dunia teknologi informatika dan komunikasi online (“tik daring”) telah melahirkan berbagai inovasi bisnis online yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang memahami dunia online secara komprehensif. Terjadinya perkembangan dibidang tik daring ini, khususnya yang terkoneksi langsung dengan sambungan GPRS pada internet global telah mengalami peningkatan yang sangat fantastis dan terkadang diluar logika berpikir. Perkembangan mana dapat dilihat adanya “expose” pengembangan jaringan 4Giga dan juga 5G yang terus dilakukan oleh banyak operator telekomunikasi terkemuka/ternama di Indonesia. Perkembangan ini juga diikuti dengan semakin banyak ditemukan alat komunikasi super praktis berupa smartphone canggih versi terbaru (seperti android, ipad, iphone, tablet, blackberry, dsb) yang menjadikan dunia internet online dapat kita gemgam dan terlihat seperti nyata meskipun dengan mempergunakan (1) satu tangan saja.

Era perkembangan teknologi sebagaimana kami singgung diatas, sedikit banyaknya telah membawa angin segar bagi peningkatan kualitas, kuantitas maupun elektabilitas sebuah layanan yang mempergunakan media online berupa website, situs ataupun blog, khususnya hukum (baik layanan bidang jasa hukum privat maupun hukum publik).

Kantor Hukum Advokat Dan Pengacara Indonesia

Keberadaan jasa sebuah kantor hukum advokat atau law firm pengacara Indonesia dalam sistem penegakan hukum dan tegaknya keadilan yang hakiki di Indonesia telah sangat diperhitungkan. Nah, dalam konteks sebuah kantor yang dikaitkan dengan dinamika dunia bisnis, tentu tidak terlepas dari usaha ataupun upaya untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka mendirikan sebuah kantor hukum advokat dan atau law firm pengacara, terlebih-lebih biaya operasional kantor dan menggaji karyawan atau pegawai kantor.

Dari sekian banyak kantor hukum para advokat dan pengacara yang telah beroperasi di Indonesia, apakah semuanya layak dan terpercaya? Berdasarkan pengalaman dan penglihatan kami bahwasanya tidak semua kantor hukum mengalami nasib dapat berkembang dengan pesat atau maju, serta banyak mendapatkan klien. Hal ini sebenarnya adalah wajar mengingat persoalan rezeki telah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita selaku manusia hanya bisa berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya agar mendapatkan rezeki yang besar dan berlimpah, khususnya dari setiap pekerjaan atau profesi yang sedang dijalani.

Contoh Surat Kuasa Kasus Pidana

Contoh format atau draft Surat Kuasa Khusus Perkara atau Kasus Tindak Pidana untuk mendampingi tersangka di penyidik kepolisian, kejaksaan maupun dalam persidangan perkara tersebut di pengadilan negeri (PN) di Indonesia. Adapun contoh format atau draft surat kuasa khusus perkara atau kasus tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut:

SURAT KUASA

Nomor.: 015/Pid/AS&A/VIII/2008

------Yang bertanda tangan di bawah ini :

DAVIDSON HUTABARAT ALIAS PUCUK HUTABARAT, Laki-laki, 26 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Karya Suka Dame Pembangunan VI No.86 Medan (Bengkel Las Tom Cruse);

Tips Cara Mengetahui Apakah Investasi Bodong Atau Tidak

Kehadiran sebuah investasi lazim dimaknai sebagai suatu cara untuk bisa cepat kaya dalam sekejap mata. Bagi sebagian orang lain, ada juga yang mengasosiasikannya sebagai salah satu modus penipuan, karena dewasa ini sangat marak pemberitaan tentang menjamurnya perusahaan melakukan penipuan yang berkedokan investasi di Indonesia.

Pada tulisan kami terdahulu yang membahas tentang “menilik investasi bodong dalam dunia bisnis” telah kami singgung, bahwa berdasarkan data yang dicatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa per-bulan Juni 2016 setidaknya terdapat 163 kegiatan investasi yang dilakukan dengan entitas yang sangat tidak jelas otoritas pengawasannya, dan ada 34 (tiga puluh empat) yang tidak mendapat izin dari OJK alias perusahaan investasi bodong yang sedang beroperasi menyasar masyarakat untuk mencari mangsa.

Website Kantor Hukum Sebuah Kebutuhankah?

Ketika seorang pengacara/lawyer merasa buntu mencari jawaban atas kasus hukum yang ditangani oleh kantor hukumnya, tentu akan segera mencari referensi baik via buku-buku bacaan hukum maupun dengan cara mengkoneksikan dirinya dengan jaringan internet via smartphone, komputer/laptop miliknya. Nah, disaat telah terhubung online inilah, acapkali para pengacara ini akan larut dialam dunia maya dengan mengklik berbagai website yang berhubungan dengan informasi yang dibutuhkannya dalam rangka mencari berbagai jawaban masalah-masalah yang dialami oleh kliennya.

Memang diera millinium ini, adanya fasilitas internet telah sangat dirasakan manfaatnya, dimana internet telah menjadi gudang data informasi global cepat dan efisien yang disediakan dan diperuntukkan bagi berbagai komunitas dari berbagai penjuru dunia. Hal ini terlihat jelas dengan adanya milliaran halaman web yang terlisting di internet, kemudian juga terkandung berbagai ragam jenis informasi dan juga data yang tidak terhitung jumlahnya, baik dalam bentuk artikel/tulisan, gambar maupun video-video yang khusus dibuat untuk menjelaskan segala sesuatunya.

Menelaah Sistem Peraturan Kerja Kontrak Di Indonesia

Kerap muncul pertanyaan bagaimana sih pengaturan kerja kontrak dalam sistem hukum dan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia? Sejauh mana para pengusaha atau pemilik perusahaan mempekerjakan pekerja atau buruh-nya dengan menggunakan metode sistem kerja kontrak, apakah hal tersebut diperbolehkan oleh Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Apa-apa saja yang harus diketahui oleh seorang pekerja atau buruh yang hendak memilih pekerjaan dengan sistem kerja kontrak di pasar bursa tenaga kerja Indonesia? Hal-hal inilah yang akan dibahas dan ditelaah lebih lanjut dalam konten artikel atau tulisan kami di kesempatan yang berbahagia ini.

Bahwa kalau kita telaah berdasarkan aspek pada ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwasanya perusahaan (misalnya sektor minyak dan gas bumi, perkebunan kelapa sawit dan teh, sektor industri, garmen maupun layanan di bidang jasa, dsb) diperbolehkan dan atau diizinkan untuk mempekerjakan seseorang dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan dalam hal untuk Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PWKTT). Setelah melewati durasi atau jangka wakti 3 bulan tersebut, seorang pekerja harus diangkat menjadi pekerja/buruh tetap. Sedangkan untuk pengaturan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang sering disingkat dengan PKWT adalah merupakan perjanjian kerja antara para pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Dimana pengaturan mengenai perberlakuan sistem PKWT ini secara tegas dan jelas dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa => perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:

1. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. Pekerjaan yang bersifat musiman, atau;
4. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;

Pernikahan Siri Konvensional Versus Nikah Siri Online

Fenomena nikah siri menjadi topik ngetren yang dibahas, baik mengenai cara atau prosesnya, legalitas sah atau tidaknya nikah siri yang dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pernikahan siri, apa-apa saja syarat yang harus dipenuhi, dan lain sebagainya. Menghangatnya pembahasan terhadap nikah siri ini, tidak hanya sebatas pada pelaksanaan nikah siri secara konvensional saja, melainkan telah meluas pada pembahasan nikah siri secara online. Fenomena apakah ini? Namun, terlepas dari adanya pertanyaan-pertanyaan diatas, mencuatnya pembahasan nikah siri tidak terlepas dari tingginya animo masyarakat yang akan menggunakan dan atau melangsungkan perkawinannya dengan cara nikah siri.

Sebenarnya dimata masyarakat, agama dan juga hukum bahwa menikah itu merupakan sebuah acara yang sakral, dimana dalam acara nikah tersebut pada awal dan hakekat prinsipnya adalah untuk mempersatukan 2 (dua) manusia yang berlain jenis kelamin untuk hidup bersama dalam 1 (satu) mahligai rumah tangga, bahkan dalam agama Islam menikah merupakan salah satu “sunnah rasul”.

Benarkah Wakil Rakyat Broker Proyek Di Daerah

Permainan kotor dalam bentuk perbuatan korupsi telah merajalela di hampir semua bidang. Adanya fakta pahit ini, menjadi bukti nyata bahwa sebenarnya Indonesia berada pada titik darurat korupsi. Di dunia pengadilan terjadi jual beli kasus ataupun putusan, dibidang pajak juga acap kali menjadi sarang korupsi, begitu juga dengan pemilihan pejabat publik melalui mekanisme fit anda proper test juga tidak luput dari adanya transaksi suap, kemudian dalam hal penyelenggaraan haji juga terjadi perbuatan-perbuatan manipulasi, dan bahkan sampai-sampai pengadaan Kitab Suci Al-Quran juga tidak luput dari permainan-permainan kotornya korupsi.

Memang sangat ironis karena begitu banyak orang-orang yang bermental koruptor masih terus berusaha dengan segala alasan untuk mengeruk keuangan negara. Korupsi ini terjadi tidak hanya terjadi menimpa lembaga pemerintahan semata, melainkan juga anggota dewan yang katanya sangat terhormat dan saat ini sedang enak duduk di kursi empuk gedung parlemen terhormat juga mengkhianati amanah yang diberikan rakyat pemilih kepadanya saat penyelenggaraan pemilu legislatif. Dimana dengan pengaruh dan kekuasaan yang dimilikinya dengan etika yang tidak baik selalu berusaha untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk golongannya.

Tips Bijak Belanja Online Di Hari Besar Keagamaan

Disaat menjelang datangnya hari besar keagamaan di Indonesia, berbagai perusahaan e-commerce lokal maupun e-commerce asing baik perusahaan berskala besar atau kecil, berlomba-lomba melakukan promosi besar-besaran sebagai salah satu upaya untuk menarik simpati para pelanggan agar mau berbelanja keperluan untuk merayakan hari besar keagamaan di toko online tersebut. Dilakukannya promo-promo ini adalah sebagai salah satu langkah atau kebijakan yang merupakan tips memulai bisnis online dalam rangka untuk meningkatkan penjualannya.

Boleh jadi, semakin banyak program promo yang ditawarkan oleh perusahaan toko online malahan membuat sebagian calon konsumen menjadi lebih bingung dengan banyak harga murah yang ditawarkan melalui gempuran promo yang diselenggarakan untuk menyambut hari besar keagamaan Indonesia (misalnya Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, Hari Natal, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Imlek, Hari Raya Galungan).

Hak Dan Perlindungan Tenaga Kerja Wanita

Kehadiran dan peran serta tenaga kerja wanita (tkw) di Indonesia, telah memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan pembangunan nasional Indonesia seutuhnya. Secara yuridis formal tidak ada membedakan antara hak tenaga kerja pria ataupun wanita, hal mana pengaturannya dapat kita lihat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang  Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa => “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, kemudian juga dapat kita lihat dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan => “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Eksistensi tenaga kerja wanita merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sektor pasar tenaga kerja di Indonesia secara keseluruhan yang telah berkontribusi dalam hal melakukan kerja, baik untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja dibawah perintah pemberi kerja (dalam hal ini para pengusaha maupun badan hukum lainnya). Mengingat, selama ini tenaga kerja wanita cenderung sebagai pihak yang lemah dalam hal mendapat perlakuan dari majikan/atasannya, maka dalam dinamika melaksanakan kerja perlu mendapatkan perlindungan hukum atas hak-haknya selaku tenaga kerja wanita. Misalnya, pada penggunaan tenaga kerja wanita di malam hari tidak boleh bertentangan Pasal 76 ayat (3) sampai dengan ayat (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwasanya pengusaha mempekerjakan tenaga kerja wanita antara pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB dengan memberikan makanan dan minuman bergizi dan menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja, dan pengusaha wajib menyediakan fasilitas antar jemput bagi pekerja wanita yang berangkat dan pulang bekerja pukul 23.00 WIB – 05.00 WIB, begitu pula halnya tenaga kerja wanita kebun sawit yang sangat tinggi tingkat resiko keamanan diri.

Moratorium Lahan Perkebunan Sawit Indonesia

Sekitar 950.000 hektar atau tepatnya 948.418,79 ha lahan perkebunan sawit Indonesia, telah di cancel izinnya oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan penerbitkan satu kebijakan terhadap izin pembukaan/penambahan lahan untuk perkebunan sawit, yaitu dengan mengambil kebijakan berupa moratorim atau penundaan pemberian izin pembukaan lahan kebun sawit dalam rangka untuk menjaga stok karbon di kawasan hutan Indonesia.

Tentu saja adanya kebijakan pemerintah ini, merupakan perwujudan rencana moratorium perluasan perkebunan kelapa sawit yang didengungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga atas adanya kebijakan ini selanjutnya pemerintah akan mendorong peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit yang saat ini tergolong masih rendah untuk meningkatkan produksi nasional.

Syarat Dan Prosedur Menjadi Konsultan Hukum Pasar Modal

Dalam diri seorang advokat, pengacara muda, praktisi hukum pernah bercita-cita jadi konsultan hukum pasar modal. Tentu adanya niat ini tidak serta merta dapat terwujud, karena ada beberapa syarat dan juga prosedur serta proses yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk bisa menjadi seorang konsultan hukum pasar modal. Tapi, sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa-apa saja syarat dan proses yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang konsultan hukum pasar modal, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa sih arti dan pengertian dari konsultan hukum pasar modal.

 

Berdasarkan isi Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) Dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor KEP-16/BL/2011 Tentang Pendaftaran Konsultan Hukum Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal (selanjutnya disebut “Peraturan Bapepam”), maka kita akan menemukan definisi dari arti dan pengertian tentang apa itu konsultan hukum pasar modal. Konsultan Hukum Pasar Modal adalah => “konsultan hukum yang telah memperoleh surat tanda terdaftar dari Bapepam dan LK untuk melakukan kegiatan di bidang Pasar Modal”.

Serikat Buruh Atau Pekerja Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2000

Keberadaan dan pengakuan terhadap berdirinya serikat buruh atau serikat pekerja diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja. Tidak hanya itu saja, berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Pasal 104 ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya sering disebut dengan “UUK”) jo ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (selanjutnya sering disebut dengan “UU Serikat Pekerja”), maka setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh. Serikat pekerja/serikat buruh ini dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Pada saat akan dilakukan pembentukan serikat buruh/pekerja, tentu ada proses-proses yang harus dijalani, dimana suatu serikat pekerja/serikat buruh (sering disingkat dengan SP) yang akan didirikan harus memiliki anggaran dasar (AD) dan juga anggaran rumah tangga (ART). Hal mana diatur secara tegas di dalam Pasal 11 Serikat Kerja/Serikat Buruh, yang menyatakan:

Perbedaan Rumah Susun, Apartemen Dan Kondominium

Rumah susun, apartemen, dan kondominium merupakan hunian beda tempat tinggal yang sangat populer dibangun di area perkotaan. Hal ini terjadi semakin sempitnya lahan area perkotaan di Indonesia, mengakibatkan perusahaan properti menjajaki sayap usahanya berinvestasi pada hunian vertikal daripada membangun properti untuk rumah tradisional. Tentu saja hal ini semakin menambah alternatif bagi masyarakat untuk menentukan jenis hunian mana yang kira-kira cocok dengan kondisi keuangan mereka.

Secara faktual jenis hunian vertikal yang dikenal dan populer ditengah-tengah masyarakat properti Indonesia, khususnya di Kota Medan yang bisa dijadikan sebagai pilihan untuk tempat tinggal, yaitu: rumah susun, apartemen dan kondominium memiliki perbedaan.

Outsourcing Dalam Sistem Hukum Perburuhan Indonesia

Persoalan tenaga kerja outsourcing masih tetap menjadi permasalahan dalam sistem penegakan hukum perburuhan atau ketenagakerjaan di Indonesia, walaupun dalam perkembangan hukumnya pemerintah Indonesia telah menerbitkan sebuah peraturan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) Nomor 19 Tahun 2012 terkait masalah pengaturan tentang tenaga kerja outsourcing ini.

Ada banyak pihak yang mengatakan bahwa lahirnya regulasi outsourcing ini adalah semata-mata untuk menjawab tekanan yang dikumandangkan oleh para pekerja maupun serikat pekerja atau serikat buruh. Kalau kita telaah tentang pengaturan dan atau landasan hukum pengaturan tenaga kerja outsourcing ini, jelas sangat pesimis dalam tataran aplikasi dan implementasinya, dengan asumsi bahwasanya pemerintah dalam praktiknya masih terkesan setengah hati dan tidak berani melawan pengusaha dunia usaha.