Pilkada Tapanuli Tengah 2017 Mulai Panas

Mulai memanasnya pesta demokrasi pilkada Tapanuli Tengah (Tapteng) 15 Februari 2017, telah memunculkan beberapa nama tokoh (baik dari tokoh masyarakat, praktisi, maupun dari partai politik (parpol)). Bagi sebahagian kalangan bursa nama tokoh-tokoh tersebut ada yang dianggap masyarakat Tapteng layak sebagai Walikota/Wakilwalikota untuk memimpin Kabupaten Tapteng 5 (lima) tahun kedepan.

Kalau kita perhatian, dari beberapa tokoh bakal calon (balon) tersebut, ada yang sudah jor-joran dan terang-terangan menyatakan siap maju (misalnya dengan memajang sejumlah baliho, spanduk dan ekspose dibeberapa media massa), namun ada juga yang masih malu-malu kucing menunggu adanya dorongan dan/atau dukungan dari sebahagian masyarakat di Kabupaten Tapteng.

BNNP Sumut Tangkap 5 Kg Sabu Dari Jaringan Narkoba Medan-Bandung

Setelah Senin, 21/03/2016 kemarin Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara berhasil mengamankan 11 Kg jenis Sabu dan 4000 butir pil ekstasi, kembali BBN Provinsi Sumut (BNNP Sumut) kembali sukses mengungkap jaringan narkoba yang beroperasi di Medan pada hari Kamis, 24/03/2016 bekerjasama dengan Satuan Tugas (Satgas) Otoritas Bea dan Cukai Bandara Kualanamu Deli Serdang, Polresta Medan dan BNNP Jawa Barat, berhasil membongkar sindikat narkoba antarprovinsi yang kerap kali beraksi mengirimkan narkoba dari Medan menuju ke Kota Bandung.

Rencara pengiriman narkoba oleh para sindikat tersebut berhasil dibongkar setelah BNN menggagalkan upaya pengiriman sebanyak 5 (lima) kilogram (kg) narkoba jenis sabu-sabu melalui jasa ekspedisi via udara, di Terminal Kargo Bandara Husen Sastranegara, Bandung.

Contoh Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Atas Dakwaan JPU

Kali ini, kami sajikan contoh eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), contoh eksepsi tentu saja sangat penting kita ketahui dalam rangka untuk membela atau mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum terdakwa di persidangan pidana.

Contoh eksepsi dimaksud adalah sebagai berikut:

E K S E P S I

Perkara Pidana Register (Reg) Nomor : 4xx/Pid.B/2016/PN-Rap

Atas Nama Terdakwa (hanya sekedar contoh):

Nama => DEDY HIROSHIMA TANJUNG

Tempat Lahir => Lubuk Pakam

Umur/Tgl lahir => 56 Tahun/25 Maret 1960

Jenis Kelamin => Laki- Laki

Kewarganegaraan => Indonesia

Agama => Kristen Protestan

Pekerjaan => Karyawan Swasta

Pendidikan => Sekolah Menengah Atas (SMA)

Tempat Tinggal => Dusun Gunung Meriah, Desa Merdeka Raya, Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara ;

Dakwaan => Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan Dakwaan Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 (1)Ke-1 KUHP ;

Disidangkan di => Pengadilan Negeri Rantau Prapat

Dinamika Bawaslu Aceh Dan Panwaslih Aceh

Ada keistimewaan lembaga pengawas Pemilu dan Pilkada di Provinsi Aceh, yaitu antara Bawaslu Aceh dengan Panwaslih (Panitia Pangawas Pemilihan) Pilkada Aceh, dimana untuk menjawab dinamika yang akan terjadi pada pelaksanaan pilkada serentak 2017, sekitar akhir Januari 2016 yang lalu, perwakilan Pemerintah Aceh dan juga anggota DPR Aceh mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tentang keberadaan lembaga pengawas pemilu dan atau panitia pengawas pemilihan pilkada di provinsi dan kabupaten/kota yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak 2017. Hal ini tentu saja berkaitan dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang pada pokoknya menegaskan => “bahwa Aceh bisa membentuk lembaga pengawas Pilkada sendiri”. Dengan kata lain bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak 2017 yang akan datang, tiap kabupaten/kota berkewenangan untuk membentuk dan atau mengangkat serta memilih orang-orang yang akan bertugas sebagai pengawas pilkada (panwaslu/panwaslih). Berbeda dengan daerah-daerah lainnya, dimana kewenangan untuk membentuk lembaga pengawas pilkada berada ditangan Bawaslu Provinsi yang nota bene merupakan hasil bentukan dari Bawaslu RI.

Dengan adanya  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dimaksud, maka Bawaslu Aceh tidak mempunyai kewenangan membentuk lembaga pengawas pilkada serentak 2017 yang mana tugas pengawasannya telah mulai berlangsung pada pertengahan 2016 ini. Jadi secara prinsipil, Bawaslu Aceh hanya punya mandat dan atau kewenangan hanya untuk mengawasi Pemilu legislatif dan Pemilu Presiden semata, dan tidak punya mandat atau kewenangan untuk mengawasi jalanannya pemilihan kepala daerah (pemilukada) di Aceh.

Togel Dan Semarak Perjudian Online Di Indonesia

Membaca “surat kabar Analisa” terbitan Medan yang berjudul “Dua Penulis Togel Ditangkap” (edisi Rabu, 23 Maret 2016 pada halaman 14 kolom 3, 4, 5) jadi timbul keinginan kami untuk membahas tentang togel tersebut. Apa sih arti dan pengertian togel itu? Serta apa-apa saja akibat yang ditimbulkannya, sehingga dilarang peredarannya oleh Pemerintah Indonesia? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang togel tersebut, kami akan menjelaskan apa arti dan pengertian togel.

Arti dan Pengertian Togel

Secara literatur, arti, definisi dan pengertian togel tidak ada. Namun secara umum, banyak orang mengatakan togel adalah => merupakan singkat kata dari “Toto Gelap”, yang merupakan salah satu jenis permainan judi tebak angka buntut yang sifat untung-untungan semata. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki keberuntungan dalam menebak secara tepat dan benar angka yang akan dikeluarkan oleh mesin pemutar angka, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak untuk memperoleh sejumlah uang hadiah yang sebelumnya telah ditetapkan oleh para penampung (bandar) togel tersebut. Salah satu contoh togel (toto gelap) yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia adalah toto singapura, hongkong pools dan juga sydney pools. Nama lain dari togel adalah nomor buntut, kupon putih, kim atau angka jackpot.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dan Permasalahan Hukumnya

Tingginya angkatan kerja produktif, ditambah persaingan ketat di era globalisasi sedikit banyaknya telah menciptakan dampak yang sangat besar bagi perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Dimana secara umum akan menumbuh kembangkan tingkat kemiskinan dan juga ketidakmerataan masalah distribusi pendapatan yang timbul diakibatkan kesempatan untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang tidak merata di wilayah pedesaan dan perkotaan. Kondisi terjadinya ketimpangan ini secara jelas terlihat dalam laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh lebih besar jumlahnya bila dibandingkan dengan kemampuan penyerapan para pencari kerja (tenaga kerja). Disamping itu, pada kondisi tertentu sebahagian besar lapangan kerja yang tersedia di perusahaan pada tingkat organisasi yang rendah (sektor non formal), sama sekali tidak membutuhkan keterampilan khusus, dan juga lebih banyak memberi peluang kerja bagi tenaga kerja khusus wanita.

Diakibatkan faktor kemiskinan, dan juga tuntutan ekonomi yang mendesak, serta ditimbulkan oleh berkurangnya peluang serta penghasilan di sektor bidang pertanian yang cenderung tidak memberikan sesuatu hasil yang rutin dan tepat, dibarengi adanya peluang kesempatan untuk bekerja di bidang industri telah memberikan daya tarik tersendiri bagi para angkatan pencari kerja untuk menggelutinya. Bahkan banyak wanita (perempuan) Indonesia yang mengambil 1 (satu) keputusan dan tekad bulat untuk bekerja ke luar negeri dengan tawaran gaji yang relatif lebih besar, meskipun dengan resiko meninggalkan keluarga, suami dan juga anak.

BNN Sumut Tangkap Pengedar 4000 Pil Ekstasi Dan 11 Kg Sabu

Apresiasi layak kita layangkan buat para petugas BNN yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap para pelaku hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 yang akan menyebarkan 11 Kilogram jenis sabu yang siap edar dan 4.000 butir pil ekstasi yang disimpan dalam sebuah kamar hotel yang dihuni oleh salah seorang tersangka berinisial AM.

Melihat dari besarnya hasil tanggapan dan juga penyitaan yang dilakukan oleh petugas BNN Provinsi Sumut tersebut, memberikan sinyalemen bahwa peredaran sabu di Sumatera Utara sudah masuk dalam kategori yang sangat membahayakan, dimana sudah bisa dipastikan bahwa setiap bulannya, 15 sampai 20 kilogram sabu peredarannya masuk ke Sumut melalui jalur darat. Dari hasil pemeriksaan sementara yang dilakukan oleh petugas BNN, para tersangka tersebut mengaku kerap memasok sabu dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 15 sampai 20 kilogram. Kemudian, sabu ini dikirim dan disebarkan lagi ke Provinsi Aceh dan Sumatera Utara, berdasarkan pernyataan dari Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba BNN, Irjen Pol. Arman Depari. Selanjutnya, setelah sabu tersebut tiba di pelabuhan laut Aceh, tersangka DI yang dalam hal ini bertindak selaku pengendali akan menghubungi jaringannya untuk segera mengambil barang sabu tersebut. Kemudian, sabu ini akan dikirim lewat jalur darat melalui mobil pribadi.