Diskriminasi Dan Intimidasi Dalam Dunia Tenaga Kerja

Adanya tindakan diskriminasi dan intimidasi dalam lingkup dunia kerja terus menerus masih melingkupi dan juga merupakan “momok” yang menjadi ancaman serius dalam dinamika dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Tentu saja diskriminasi dan intimidasi ini bisa terjadi pada siapapun (termasuk pada diri anda) dan pada waktu kapanpun. Bahkan, diskriminasi maupun intimidasi ini terkadang terjadi tanpa kita sadari, dimana anda dapat melakukan diskriminasi tersebut kepada rekan sekerja anda di berbagai tempat (khususnya dalam lingkungan kerja di perusahaan).

Bentuk Diskriminasi Dan Intimidasi Dalam Dunia Kerja

Dari sudut pandang kami selaku advokat dan pengacara alias lawyer, ada beberapa bentuk perbuatan diskriminasi maupun adanya tindakan intimidasi yang acapkali terjadi dalam lingkungan dunia kerja, namun terkadang kita sendiri tidak mengenalinya dengan baik.

Seo Bisnis Marketer Firma Hukum Medan

Seo bisnis dan marketer seo di bidang jasa spesialis hukum dari firma hukum di Kota Medan, tentu saja hal ini menjadi secercah harapan baru bagi kemajuan dan kepopuleran layanan hukum yang diberikan oleh sebuah kantor hukum (law office) profesional dengan memanfaatkan secara optimal era digitalisasi ilmu dan teknologi informatika global.

Penggunaan seo (search engine optimization) diera digitalisasi, diproyeksikan para praktisi dapat memberikan efek optimal dalam rangka meningkatkan lonjakan omzet penjualan dan/atau penggunaan barang atau jasa diberbagai bidang/sektor. Tidak hanya itu saja, diharapkan kedepannya seo ini nantinya akan membangun jaringan bagi kolega-kolega yang sangat potensial bagi firma hukum yang dimaksud. Nah, bagi anda ingin tahu lebih lanjut tentang tata cara atau prosedur mendirikan firma hukum, silahkan baca “cara mendirikan law firm” mana tahu ada niat dan keinginan untuk mendirikan sebuah law firm yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengatasi Pengangguran Dengan Pendidikan Berbasis Keahlian

Tingginya pengangguran di Indonesia dan rendahnya basis tingkat keahlian, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, mengakibatkan para pakar pendidik dan pemerhati pendidikan bekerja keras mencari mode pendidikan yang mampu atau memiliki kompetensi, khususnya dalam persaingan angkatan tenaga kerja yang semakin ketat dan terbuka.

Kendati pendidikan di Indonesia sudah semakin tinggi, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwasanya alumni atau lulusan sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkannya sudah siap pakai untuk bekerja pada berbagai sektor yang membutuhkan lowongan tenaga kerja. Oleh karena kondisi tersebut, adalah sangat beralasan apabila kemudian timbul pemikiran untuk memperbaiki mode pendidikan di Indonesia dengan cara membangun sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengandalkan keahlian sesuai dengan bidang yang menjadi pilihan masing-masing.

Contoh Surat Lamaran Calon Panwas (Panita Pengawas Lapangan - PPL)

Contoh surat lamaran untuk menjadi Panitia Pengawas Lapangan (PPL) pada Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan (Panwaslih/Panwaslu) Kecamatan xxxxx di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada/Pemilukada) Provinsi/Kabupaten/Kota xxxxx Tahun 2017.

Adapun contoh surat lamarannya (mohon disesuaikan dengan domisili atau tempat tinggal anda) adalah sebagai berikut:

Tebingtinggi/Tapanuli Tengah, .................................. 2016

Perihal : Surat Lamaran Menjadi PPL Kecamatan xxxxx

Kepada:

Yth.: Ketua Panwaslih/Panwaslu Kecamatan xxxxx

Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng)/Kota Tebing Tinggi

di.-

Tapanuli Tengah (Tapteng)/Tebing Tinggi

Multitafsir Revisi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Terjadinya beberapa kasus tindak pidana yang dijerat oleh Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyebabkan timbulnya kontroversi dan juga multitafsir atas penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut. Hal ini menyebabkan, sebahagian anggota masyarakat meresponsnya dengan menggaungkan agar kiranya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE segera direvisi oleh pemerintah dan juga DPR.

Memang, kalau kita “play back” terhadap penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sempat booming dan menjadi tranding topic yang banyak menyedot perhatian masyarakat, yaitu ketika terjadi kasus atas diri Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhannya melalui surat elektronik (email) hingga menyebar di grup surel (mailing list) mengenai adanya dugaan salah diagnosis yang dilakukan oleh Rumah Sakit (RS) OMNI. Atas kasus ini, Prita sempat ditahan di rumah tahanan wanita selama lebih kurang 3 (tiga) minggu, meskipun pada akhirnya Hakim Mahkamah Agung memutuskan Prita tidak bersalah pada medio September 2012 yang lalu.

Legal Drafting Dalam Pembuatan UU Dan Perjanjian

Legal drafting telah dimanfaatkan secara optimal dalam mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan urusan bisnis dan segala tindakan yang menyangkut hukum, baik itu dalam hal yang bersifat corporate maupun individu (personal), selalu memerlukan perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak ini dijadikan sebagai pondasi bangunan dasar yang akan menentukan tentang hak dan kewajiban, serta wewenang para pihak yang terikat didalamnya.

Dengan kata lain, perjanjian atau kontrak berlaku sebagai kaedah hukum dan undang-undang bagi para pihak yang telah sepakat membuatnya. Perjanjian atau kontrak ini juga berlaku bagi pihak ketiga dan wajib menghormatinya. Karena begitu pentingnya sebuah kontrak atau perjanjian, maka sangat disarankan untuk diketahui dan atau dipergunakan oleh para pelaku usaha, karyawan, dan bagi anda-anda yang sering terlibat dalam kegiatan usaha bisnis maupun organisasi yang ada ditengah-tengah masyarakat Indonesia.

Mengenal Dunia Advokat Dan Organisasinya

Minat pencari kerja yang berpendidikan hukum memilih berprofesi sebagai “Advokat” atau “Pengacara” maupun "Lawyer", telah menjadikan profesi Advokat menjadi salah satu pekerjaan bidang atau sektor jasa hukum yang cukup tinggi dilirik oleh kaum muda. Tidak hanya itu saja, bidang jasa hukum ini juga telah memanfaatkan secara maksimal penggunaan website atau blog online untuk memperkenalkan jasa hukum dari kantor hukum atau law firm-nya. Apalagi seringnya advokat masuk dalam program-program televisi yang dikemas setiap harinya tidak luput adanya wajah para advokat yang dijadikan sebagai narasumber. Tidak hanya itu saja, harapan akan memperoleh gaji yang tinggi juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan seseorang memilih pekerjaan atau berprofesi sebagai advokat. Nah, mungkin dinamika ini pula yang menjadikan minat dari para Sarjana Hukum (SH) dikota-kota besar (seperti Jakarta, Banten, Semarang, Bangka Belitung, Tanjung Pinang, Bandung, Pekan Baru dan Riau, Surabaya, Medan, Makassar, Bali, Sulawesi, Batam, Kalimantan, Aceh, Papua, Jambi, Palembang, dsb) yang telah mengantongi atau memiliki izin sebagai advokat banyak mendirikan kantor hukum advokat baik yang bersifat individual (perseorangan), partner, associate, maupun yang berbentuk badan hukum perdata seperti firma hukum (law firm). Tentu saja, pendirian kantor firma hukum dimaksud adalah ditujukan sebagai salah satu mesin “pencetak uang” di bidang atau sektor bisnis jasa hukum yang sangat saat ini dianggap telah sangat menjanjikan, menggiurkan, serta sebagai salah satu pekerjaan yang bergaji tinggi di Indonesia.

Terjadinya peningkatan jumlah firma hukum ataupun kantor hukum (law office), disebabkan dewasa ini "jasa advokat" atau "jasa pengacara" sangat dibutuhkan untuk memberikan advis-advis (saran hukum) yang berkaitan dengan usaha bisnis yang akan atau sedang beroperasi. Adanya kebutuhan akan permintaan advis hukum ini bertujuan agar nantinya kebijakan yang akan diambil tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku pada suatu daerah tertentu. Saran hukum inilah yang biasa diberikan oleh para pemberi jasa konsultan hukum. Disamping memberikan advis atau saran hukum, jasa yang bisa diberikan oleh seorang advokat adalah juga dalam hal-hal yang menyangkut seseorang yang sedang mengalami masalah hukum ataupun sedang menjalani satu proses hukum akibat adanya peristiwa dan perbuatan yang diduga melanggar aturan hukum atau ketentuan hukum yang berlaku.