Contoh Surat Perjanjian Konsinyasi (Titip Jual) Dalam Hukum Bisnis

Dalam kegiatan bisnis, terkadang diperhadapkan pada perbuatan hukum perjanjian titip jual (konsinyasi). Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan contoh surat tentang surat perjanjian titip jual (konsinyasi) yang mungkin nantinya sangat anda butuhkan sebelum mengadakan pengikatan ataupun penandatanganan surat perjanjian titip jual (konsinyasi) dimaksud.

Berikut kami sajikan contoh surat tentang surat perjanjian titip jual (konsinyasi) tersebut:

SURAT PERJANJIAN TITIP JUAL (KONSINYASI)

Pada hari ini Senin tanggal 04 April 2016, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Drs. Raden Martua, SH, Lahir di Surabaya, 17 Maret 1967 (49 Tahun), Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Legal Officer, Alamat Jalan Bunga Rampai No. 94 Sidoarjo, Jawa Timur., Dalam hal ini bertindak mewakili Direktur Utama PT. Indo Retail Pratama, alamat dan berkantor pusat di Jalan Utama Raya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2016 (Terlampir)., Selanjutnya dalam surat perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama;

Peran PPK Dan PPNS Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003

Peran PPK Dan PPNS Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 # Rutinitas para rekan serikat buruh, khususnya pekerja yang berperkara di Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ternyata bukan merupakan jawaban solusi yang menggembirakan dalam menyelesaikan setiap adanya sengketa atau perkara antara pekerja/buruh dengan pengusaha/majikan, malahan sebaliknya menimbulkan masalah baru dimana sang buruh harus bolak-balik ke pengadilan PHI tidak saja hanya sekedar mengikuti jadwal persidangan, melainkan juga diwajibkan untuk mempertanyakan keberlanjutan tentang kasus yang telah diajukannya, misalnya tentang gugatan phk. Akibatnya, si buruh selalu berada pada posisi dirugikan, dimana hak-haknya yang telah dirampas oleh pengusaha (majikan) tidak pernah diperoleh dengan cepat. Tidak jarang perkara perselisihan perburuhan yang diajukannya melalui proses di sidang pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), akhirnya tidak jelas dan mengantung begitu saja karena yang bersangkutan tidak tahan menunggu lamanya proses penyelesaian sengketa perburuhan tersebut, yang terkadang sampai bertahun-tahun belum membuahkan hasil (belum putus), sehingga menimbulkan keputus-asaan ataupun pesimis terhadap kasus perburuhan yang dialaminya.

Realita dari metode dan adanya proses yang diberlakukan dalam penyelesaian perselisihan perburuhan hubungan industrial Pancasila melalui pengadilan PHI di atas, maka sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003, sebenarnya masih ada harapan baru bagi buruh/pekerja Indonesia untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang lebih efektif dan cepat, yaitu proses penanganannya melalui Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (PPK) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Contoh Peraturan Keuangan Lembaga/Organisasi Non Pemerintah (ORNOP)

Contoh peraturan keuangan lembaga/organisasi non pemerintah (ornop) atau lsm yang berbentuk Lembaga Bantuan Hukum (dengan nama “LBH Justice”) yang bisa anda jadikan sebagai panduan dan referensi dalam membuat atau menyusun peraturan yang berhubungan dengan masalah keuangan lembaga/organisasi yang akan didirikan. Namun, apa yang kami sajikan ini, masih harus anda sesuaikan dengan selera dan kondisi kelembagaan anda.

Berikut contoh peraturannya:

Penerimaan Calon Taruna Taruni Akmil Tahun 2016

Ada kabar menggembirakan, Akademi Militer (Akmil) melalui jajaran Kodam I Bukit Barisan membuka penerimaan calon taruna/taruni Akademi Militer (Akmil AAU-AAD-AAL) Tahun Akademik (TA) 2016, dimana persayaratan umumnya adalah sebagai berikut:

• Warga Negara Republik Indonesia;
• Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
• Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945;

• Pada saat dilantik menjadi prajurit berumur paling rendah 18 Tahun (berumur sekurang-kurangnya 17 tahun 9 bulan dan tidak lebih dari 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan tanggal 1 Agustus 2016;
• Sehat jasmani dan rohani;
• Tidak memiliki catatan kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh Polri yang dilengkapi ketika calon mengikuti pemeriksaan psikologi;
• Tidak berkaca mata;

Legal Officer (LO) Profesi Incaran Di Indonesia

Salah satu profesi pekerjaan yang menjadi incaran para Sarjana Hukum (SH) adalah "Legal Officer" (LO) 1 (satu) perusahaan, disamping profesi lain untuk menjadi Hakim, Jaksa, Advokat (Pengacara), dan Notaris. Dalam dunia pekerjaan, seorang legal officer mempunyai peranan dan tugas yang sangat penting dalam sebuah perusahaan, dimana legal officer bertugas untuk mengurus semua dokumen, perizinan, serta permasalahan hukum yang terjadi dalam perusahaan. Tanpa adanya dokumen dan perizinan dimaksud, perusahaan tidak mungkin dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlau. Begitu pula halnya, jika terjadi permasalahan hukum, maka sedikit banyaknya operasional perusahaan akan mengalami gangguan. Namun, lingkup pekerjaan seorang legal officer atau staf hukum perusahaan itu sendiri akan bergantung pada kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan, yang mana ruang lingkupnya akan disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan perusahaan itu sendiri. Jadi jangan heran, bila meskipun sama-sama menduduki posisi pekerjaan sebagai legal officer perusahaan, belum tentu sama dan sebangun seluruh ruang lingkup pekerjaan yang dikerjakan.

Misalnya, seorang legal officer atau staf hukum di perusahaan Bank atau Lembaga Pembiayaan Jasa Keuangan bertugas melakukan berbagai analisis yuridis formil dan meteril, contohnya melakukan pemeriksaan dan penilaian atas objek jaminan, menyiapkan perjanjian akad kredit, melakukan pengikatan jaminan, penyimpanan legal dokumen, pengawasan kredit, serta melakukan upaya penyelamatan terhadap kredit bermasalah (macet). Sementara, seorang legal officer atau staf hukum di perusahaan yang bergerak di bidang ekspedisi atau logistik, bertugas me-review aktivitas corporate legal, me-review dan menangani perjanjian bisnis, serta menangani pengelolaan dokumen legal. Sedangkan, seorang legal officer (lo) di Perusahaan Minyak dan Gas Bumi (MIGAS), memiliki lingkup tugas dan kewenangan dalam hal Handling Legal Contract, Procurements, Tender dan Litigation, dan lain sebagainya.

Harga Minyak Premium Dan Solar Turun Per 1 April 2016

Ada kabar baik per 1 April 2016, mulai pukul 00.00 WIB Pemerintah akan segera menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar. Kabar turunnya harga minyak ini disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said setelah mengikuti rapat terbatas pembahasan tentang penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar di Kantor ke-Presiden-an di Jakarta pada hari Rabu 30 Maret 2016.

Harga premium terbaru yang ditetapkan dari harga Rp. 6.950 per liter sebelumnya menjadi Rp. 6.450 per liter, atau dengan kata lain turun Rp. 500 per liter, sedangkan untuk harga bahan bakar minyak Solar dari harga Rp.5.650 sebelumnya menjadi Rp. 5.150. Namun, untuk harga minyak tanah harganya masih tetap (tidak ada perubahan dari harga sebelumnya).

Partai Politik Dalam Sistem Tata Negara

Eksistensi adanya partisipasi partai politik (parpol) dalam sebuah negara tidak bisa dipisahkan, dimana suatu negara pasti tidak lepas dari sebuah sistem politik. Dalam sistem ke tata negaraan modern, sistem politik yang digunakan telah menjadi salah satu tolak ukur untuk meraih kemajuan dalam suatu negara. Dengan kata lain, bila ingin sebuah negara menjadi maju, maka bahwa sistem politik yang ada didalamnya haruslah di tata dengan baik. Banyak pendapat mengasumsikan bahwa sistem politik itu merupakan suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi ini melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat pada masyarakat.

Dalam suatu sistem politik yang telah diterapkan diberbagai belahan dunia, terdapat berbagai unsur, dimana salah satu unsur tersebut adalah “partai politik”. Partai politik dalam hubungannya dengan sistem sosial politik telah memainkan berbagai fungsi, yang mana salah satu fungsi tersebut adalah fungsi input. Fungsi input didalam partai politik dapat diartikan sebagai:

• Sarana sosialisasi politik;
• Komunikasi politik;
• Rekruitmen politik;
• Agregasi kepentingan;
• dan artikulasi kepentingan;