Tips Menjadi Advokat Freelancer Pada Kantor Firma Hukum

Advokat, pengacara alias lawyer Indonesia pasti ada yang bekerja menjadi “Advokat Freelancer” pada 1 (satu) dan atau beberapa firma hukum (law firm) maupun kantor advokat. Hal ini wajar, mengingat ketika sebuah firma hukum yang sedang banyak-banyaknya menangani perkara/kasus terkadang menjadi kekurangan tenaga advokat untuk menghandle. Sementara, apabila seketika itu juga diambil langkah kebijakan untuk melakukan rekrutmen advokat baru yang akan menjadi karyawan/pekerja pada firma hukum, maka belum tentu hal tersebut akan mendapatkan sosok advokat yang sudah mempunyai pengalaman dan siap pakai dalam menangani beberapa kasus, serta beracara di depan persidangan pengadilan. Disinilah letak persoalannya, sehingga kebijakan untuk bekerja sama dengan advokat yang bekerja secara freelancer harus dilakukan.

Namun, tahukah anda bahwa ketakutkan yang paling besar pada diri seorang advokat yang bekerja secara freelancer adalah tidak akan mendapatkan “salary” atau penghasilan secara menetap atau konsisten, karena bisa saja pada bulan ini akan mendapatkan penghasilan yang cukup banyak, mungkin bulan depan bisa saja tidak akan mendapat penghasilan sama sekali. Semuanya tergantung dari ada tidaknya kerjasama yang dilakukan dengan firma hukum atau kantor advokat.

Diskriminasi Dan Intimidasi Dalam Dunia Tenaga Kerja

Adanya tindakan diskriminasi dan intimidasi dalam lingkup dunia kerja terus menerus masih melingkupi dan juga merupakan “momok” yang menjadi ancaman serius dalam dinamika dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Tentu saja diskriminasi dan intimidasi ini bisa terjadi pada siapapun (termasuk pada diri anda) dan pada waktu kapanpun. Bahkan, diskriminasi maupun intimidasi ini terkadang terjadi tanpa kita sadari, dimana anda dapat melakukan diskriminasi tersebut kepada rekan sekerja anda di berbagai tempat (khususnya dalam lingkungan kerja di perusahaan).

Bentuk Diskriminasi Dan Intimidasi Dalam Dunia Kerja

Dari sudut pandang kami selaku advokat dan pengacara alias lawyer, ada beberapa bentuk perbuatan diskriminasi maupun adanya tindakan intimidasi yang acapkali terjadi dalam lingkungan dunia kerja, namun terkadang kita sendiri tidak mengenalinya dengan baik.

Seo Bisnis Marketer Firma Hukum Medan

Seo bisnis dan marketer seo di bidang jasa spesialis hukum dari firma hukum di Kota Medan, tentu saja hal ini menjadi secercah harapan baru bagi kemajuan dan kepopuleran layanan hukum yang diberikan oleh sebuah kantor hukum (law office) profesional dengan memanfaatkan secara optimal era digitalisasi ilmu dan teknologi informatika global.

Penggunaan seo (search engine optimization) diera digitalisasi, diproyeksikan para praktisi dapat memberikan efek optimal dalam rangka meningkatkan lonjakan omzet penjualan dan/atau penggunaan barang atau jasa diberbagai bidang/sektor. Tidak hanya itu saja, diharapkan kedepannya seo ini nantinya akan membangun jaringan bagi kolega-kolega yang sangat potensial bagi firma hukum yang dimaksud. Nah, bagi anda ingin tahu lebih lanjut tentang tata cara atau prosedur mendirikan firma hukum, silahkan baca “cara mendirikan law firm” mana tahu ada niat dan keinginan untuk mendirikan sebuah law firm yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Mengatasi Pengangguran Dengan Pendidikan Berbasis Keahlian

Tingginya pengangguran di Indonesia dan rendahnya basis tingkat keahlian, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, mengakibatkan para pakar pendidik dan pemerhati pendidikan bekerja keras mencari mode pendidikan yang mampu atau memiliki kompetensi, khususnya dalam persaingan angkatan tenaga kerja yang semakin ketat dan terbuka.

Kendati pendidikan di Indonesia sudah semakin tinggi, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan jaminan bahwasanya alumni atau lulusan sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkannya sudah siap pakai untuk bekerja pada berbagai sektor yang membutuhkan lowongan tenaga kerja. Oleh karena kondisi tersebut, adalah sangat beralasan apabila kemudian timbul pemikiran untuk memperbaiki mode pendidikan di Indonesia dengan cara membangun sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengandalkan keahlian sesuai dengan bidang yang menjadi pilihan masing-masing.

Contoh Surat Lamaran Calon Panwas (Panita Pengawas Lapangan - PPL)

Contoh surat lamaran untuk menjadi Panitia Pengawas Lapangan (PPL) pada Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan (Panwaslih/Panwaslu) Kecamatan xxxxx di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada/Pemilukada) Provinsi/Kabupaten/Kota xxxxx Tahun 2017.

Adapun contoh surat lamarannya (mohon disesuaikan dengan domisili atau tempat tinggal anda) adalah sebagai berikut:

Tebingtinggi/Tapanuli Tengah, .................................. 2016

Perihal : Surat Lamaran Menjadi PPL Kecamatan xxxxx

Kepada:

Yth.: Ketua Panwaslih/Panwaslu Kecamatan xxxxx

Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng)/Kota Tebing Tinggi

di.-

Tapanuli Tengah (Tapteng)/Tebing Tinggi

Multitafsir Revisi UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Terjadinya beberapa kasus tindak pidana yang dijerat oleh Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE), menyebabkan timbulnya kontroversi dan juga multitafsir atas penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE tersebut. Hal ini menyebabkan, sebahagian anggota masyarakat meresponsnya dengan menggaungkan agar kiranya Pasal 27 Ayat (3) UU ITE segera direvisi oleh pemerintah dan juga DPR.

Memang, kalau kita “play back” terhadap penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE sempat booming dan menjadi tranding topic yang banyak menyedot perhatian masyarakat, yaitu ketika terjadi kasus atas diri Prita Mulyasari yang menyampaikan keluhannya melalui surat elektronik (email) hingga menyebar di grup surel (mailing list) mengenai adanya dugaan salah diagnosis yang dilakukan oleh Rumah Sakit (RS) OMNI. Atas kasus ini, Prita sempat ditahan di rumah tahanan wanita selama lebih kurang 3 (tiga) minggu, meskipun pada akhirnya Hakim Mahkamah Agung memutuskan Prita tidak bersalah pada medio September 2012 yang lalu.

Legal Drafting Dalam Pembuatan UU Dan Perjanjian

Legal drafting telah dimanfaatkan secara optimal dalam mengembangkan kegiatan yang berhubungan dengan urusan bisnis dan segala tindakan yang menyangkut hukum, baik itu dalam hal yang bersifat corporate maupun individu (personal), selalu memerlukan perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak ini dijadikan sebagai pondasi bangunan dasar yang akan menentukan tentang hak dan kewajiban, serta wewenang para pihak yang terikat didalamnya.

Dengan kata lain, perjanjian atau kontrak berlaku sebagai kaedah hukum dan undang-undang bagi para pihak yang telah sepakat membuatnya. Perjanjian atau kontrak ini juga berlaku bagi pihak ketiga dan wajib menghormatinya. Karena begitu pentingnya sebuah kontrak atau perjanjian, maka sangat disarankan untuk diketahui dan atau dipergunakan oleh para pelaku usaha, karyawan, dan bagi anda-anda yang sering terlibat dalam kegiatan usaha bisnis maupun organisasi yang ada ditengah-tengah masyarakat Indonesia.