Contoh Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah

Contoh Nota Pengantar LKPJ Kepala Daerah. Setiap akhir tahun anggaran, para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) akan menyampaikan LKPJ (laporan keterangan pertanggungjawaban) kepada DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Provinsi, Kabupaten/Kota yang diselenggarakan dalam rapat paripurna DPRD.

Untuk itu, kami akan mencoba membuat contoh nota pengantar LKPJ akhir tahun anggaran yang dimaksud, sebagai berikut:

Assalamu’alaikum WR. WB.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati:

Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua, Ketua-Ketua Fraksi, Komisi, Ketua Badan Kehormatan, Badan Pembuatan Perda, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (diambil contoh misalnya: Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kota Tebing Tinggi) yang Terhormat;

Saudara Saudari Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Plus Provinsi, Kabupaten/Kota;

Wakil Gubernur/Bupati/Walikota xxxxxx;

Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota xxxxxx;

Para Kepala SKPD Dan Staf Dilingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota xxxxxx;

Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda yang Berkesempatan Turut Hadir;

Para Pimpinan Universitas/Perguruan Tinggi, Civitas Akademika, Cendikiawan dan Profesional, serta;

Para Wartawan Baik Media Cetak Maupun Elektronik, serta Seluruh Hadirin yang Kami Hormati;

Melalui penyelenggaraan rapat paripurna ini, kami mengajak kita semua untuk tidak bosan-bosannya mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat dan hidayahnya, kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan sidang yang terhormat ini, yang dilaksanakan dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran (diambil contoh misalnya tahun anggaran 2016) kepada DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota xxxxxx.

Disamping itu, dengan adanya agenda pelaksanaan sidang paripurna ini, kita harapkan juga dapat menjadi salah satu wadah silaturrahmi yang semakin erat dan kokoh diantara kita semua, terlebih khusus antara eksekutif dan legislatif, serta untuk seluruh stakeholder Provinsi, Kabupaten/Kota.

Kita ketahui bersama, dengan adanya silaturrahmi/tegur sapa akan banyak memberikan manfaat baik secara psikologis, sosiologis maupun bathiniah dalam rangka mengembangkan kemitraan yang semakin erat dan kokoh diantara kita semua guna membangun Provinsi, Kabupaten/Kota masa depan yang lebih baik lagi dari hari ini.

Sidang Paripurna yang Terhormat,

Sebagaimana yang dimaksud dan diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah, dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat, maka penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2016 ini pada pokoknya dimaksudkan sebagai salah satu media transparansi dan akuntabilitas publik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa tahun 2016.

Disamping itu, LKPJ ini juga adalah merupakan laporan dalam bentuk rangkuman keterangan kembali atas pelaksanaan kebijakan, skala prioritas program dan capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota xxxxxx selama tahun 2016. Oleh karenanya, penyampaian LKPJ ini kepada DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam sidang rapat paripurna merupakan salah satu langkah pokok guna lebih mendukung pelaksanaan sistem demokrasi lokal (daerah) dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus untuk mendorong mewujudkan tata kelola kepemerintahan daerah yang semakin partisipatif, transparan dan berakuntabilitas.

Sidang Dean yang Kami Hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu fungsi pokok penyampaian LKPJ ini juga adalah untuk menciptakan mekanisme “checks and balance” penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota xxxxx dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Disamping itu, penyampaian LKPJ akhir tahun anggaran 2016 ini juga merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sekaligus menjadi sarana yang efektif dan efisien untuk mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2016 guna mendorong penyelenggaraan otonomi daerah yang semakin efektif, nyata dan bertanggung jawab pada masa yang akan datang.

Selanjutnya, sebagai bagian dari siklus manajemen, kita juga memahami evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk mengetahui hal-hal yang telah kita capai dalam proses pelaksanaan pembangunan sebelumnya. Disamping itu, kita juga dapat mengenali berbagai sisi dan dimensi pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota yang masih harus dikelola lebih baik lagi, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar lagi guna mewujudkan kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada tahun-tahun yang akan datang.

Sidang Dewan yang Kami Hormati,

Ruang lingkup maupun materi LKPJ akhir tahun anggaran 2016 ini, secara garis besar terbagi atas 2 (dua) materi pokok, yaitu:

Laporan tentang capaian kinerja keuangan daerah selama tahun 2016, dan;

Laporan capaian kinerja penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas perbantuan dan tugas-tugas umum pemerintahan selama tahun 2016;

Dapat kami sampaikan, bahwa LKPJ tahun 2016 ini juga sedikit memiliki kekhususan sebab merupakan LKPJ untuk tahun ke-5 (kelima) dari seluruh pelaksanaan “RPJMD” tahun 2012-2016.

Sidang Dewan yang Kami Hormati,

Sebagaimana yang sudah dilaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama tahun 2016, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah, menurut catatan kami adalah relatif dapat dikelola secara efektif guna mendukung kebutuhan pembiayaan pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota secara berkelanjutan.

Berdasarkan laporan keuangan yang disusun, realisasi pendapatan daerah tahun 2016 mencapai angka (diambil contoh misalnya 89,7 % (persen)) dari target yang ditetapkan atau sebesar (diambil contoh misalnya Rp. 8.550.000.000.000,- (delapan trilyun lima ratus lima puluh milyard rupiah)).

Capaian realisasi pendapatan daerah ini sejalan dengan program-program intensifikasi dan ekstensifikasi yang terus dilakukan, sehingga mendapat dukungan secara luas dari masyarakat.

Selanjutnya, dari sisi belanja daerah pengelolaan keuangan daerah juga dapat diselenggarakan semakin efisien, efektif, dan ekonomis berdasarkan pada skala prioritas pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan sebelumnya.

Belanja penyelenggaraan pemerintah daerah, secara keseluruhan tidak ada yang melewati pagu belanja program dan/atau kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBD Provinsi, Kabupaten/Kota. Selanjutnya, untuk menghindari pelaksanaan anggaran yang kurang tepat sasaran, juga dilakukan evaluasi kinerja secara berkala. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kemungkinan pemborosan atau kurang tepat sasaran dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sidang Dewan yang Kami Hormati,

Kita menyadari, tahun 2016 telah kita lalui sebagai tahun yang cukup dinamis, namun meskipun demikian berkat Ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan indicator makro ekonomi daerah yang dipubilikasikan, Provinsi/Kabupaten/Kota xxxxxx tetap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup dinamis, yaitu (diambil contoh misalnya 6,9%). Pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup baik tersebut, juga semakin berarti sebab pada periode yang sama, kita dapat mengendalikan tingkat inflasi dengan cukup baik.

Produktivitas ekonomi daerah juga semakin baik yang ditunjukkan oleh nilai PDRB Provinsi, Kabupaten/Kota xxxxxx tahun 2016 (atas dasar harga yang berlaku) yang meningkat menjadi (diambil contoh misalnya Rp. 188,6 Trilyun). Hal ini telah mendorong meningkatnya pendapatan perkapita menjadi (diambil contoh misalnya Rp. 75,7 juta rupiah) tahun 2016.

Sidang Dewan yang Kami Hormati,

Disamping berbagai capaian keberhasilan yang cukup menggembirakan, Provinsi, Kabupaten/Kota xxxxxx juga tetap masih akan menghadapi berbagai masalah, tantangan, hambatan dan rintangan yang masih membutuhkan solusi yang semakin terpadu pada masa-masa yang akan datang. Beberapa masalah dan tantangan pokok pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum sepenuhnya dapat diatasi, antara lain:

Perwujudan Tertib dan Kenyamanan Lalu Lintas

Diketahui kurang seimbangnya jumlah moda transportasi yang terus semakin bertamah, menyebabkan kita membutuhkan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang lebih efektif, guna memerikan keselamatan serta rasa aman dan nyaman berlalu lintas yang semakin baik. Disamping itu, kita juga harus terus mendorong peremajaan dan pengembangan sistem angkutan massal yang lebih baik pada masa yang akan datang.

Pengembangan Pasar Tradisional Modern

Pembenahan, penataan dan pemberdayaan terhadap pasar-pasar tradisional yang ada masih membutuhkan pendataan agar dapat menjadi sarana ekonomi masyarakat yang sehat, sekaligus kompetitif dengan berbagai skema pembiayaan yang dapat dikombinasikan.

Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Pendidikan Serta Kesehatan

Walaupun pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota bersama-sama DPRD diketahui telah mendorong peningkatan alokasi anggaran belanja daerah pada bidang ini, namun kita tetap membutuhkan alokasi anggaran belanja daerah yang lebih memadai pada masa yang akan datang guna mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang semakin prima.

Pengembangan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK)

Harus diakui, daya tahan ekonomi Provinsi, Kabupaten/Kota sangat dipengaruhi oleh keberagaman UKMK. Oleh karenanya, kita perlu terus memberdayakan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi secara lebih terencana dan tepat sasaran dengan stimulan dan isentif yang lebih memadai lagi.

Peningkatan Daya Saing Daerah

Diberlakukannya perdagangan bebas MEA per 31 Desember 2015 yang lalu, secara regional dan/atau internasional tentunya harus terus diantisipasi secara cepat dan tepat guna mempertahankan daya saing produk-produk lokal, baik di pasar lokal maupun ekspor.

Disamping itu, tentu masih cukup banyak masalah dan tantangan pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota yang belum tertangani secara menyeluruh, seperti keluhan-keluhan pelayanan publik, pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karenanya, seluruh komponen pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota harus terus bekerja sama dan saling bahu membahu secara harmonis guna mengelola pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota lebih baik lagi pada masa yang akan datang.

Sidang Dewan yang Kami Hormati,

Kita menyadari, bahwa pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota xxxxxx selama tahun 2016 mungkin belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini bukan disebabkan kurangnya perhatian terhadap berbagi kepentingan masyarakat, tetapi dapat kami sampaikan semata-mata disebabkan adanya keterbatasan sumber daya yang kita miliki, sekaligus yang dapat kita gunakan dalam pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Untuk itu juga, kepada segenap jajaran aparatur dan SKPD, kami ingatkan agar kita terus “membangun etos kerja” yang semakin tinggi, integritas dan kompetensi, sekaligus suka bekerja keras, ikhlas untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik. Kami ingatkan, birokrasi harus punya integritas dan kompetensi yang lebih baik lagi guna mewujudkan pelayanan umum prima pada masa yang akan datang.

Kami ingatkan kembali, saat ini kita butuh kerja dan kinerja, bukan wacana dan retorika belaka, tetap sekali lagi, kerja dan kinerja yang nyata bagi masyarakat luas.

Sidang Dewan yang Kami Hormati,

Demikian penjelasan kami secara singkat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pembangunan Provinsi, Kabupaten/Kota xxxxxx selama tahun 2016. Untuk selanjutnya kami persilahkan segenap Anggota Dewan yang terhormat mencermati LKPJ akhir tahun anggaran 2016 yang telah kami sampaikan.

Mudah-mudahan saran, masukan dan rekomendasi yang disampaikan nantinya oleh Dewan yang terhormat, merupakan catatan-catatan strategis yang dapat dijadikan masukan perbaikan kinerja oleh pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota xxxxxx dan kita semua pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan yang terhormat, serta segenap unsur forum komunikasi pimpinan daerah dan hadirin yang telah mengikuti dengan seksama rapat paripurna ini, kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Demikian contoh nota pengantar Gubernur/Bupati/Walikota xxxxxx ini, yang kami buat dalam rangka penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran (kami ambil contoh misalnya tahun 2016) kepada DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pada rapat paripurna DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota (misalnya saja Provinsi Sumatera Utara/Kabupaten Tapanuli Selatan/Kota Medan). Semoga ada manfaat, khususnya bagi para pemerhati dan pengamat politik, serta bagi praktisi Hukum Tata Negara (HTN) dan para pembuat pidato. Sekian dan terima kasih.