Hukum Agraria Menurut Pendapat Ahli Dan Pakar

Hukum Agraria Menurut Pendapat Ahli Dan Pakar # Dalam memahami hukum, khususnya hukum agraria, maka wajib terlebih dahulu kita mengetahui tentang apa arti dan pengertian tentang hukum agraria itu sendiri, khususnya pendapat yang dinyatakan oleh para pakar dan ahli hukum agraria Indonesia. Ada beberapa pendapat para ahli dan pakar yang akan kami list seperti dibawah ini, yaitu:

Arti Dan Pengertian Hukum Agraria Menurut Ahli Hukum

• Boedi Harsono => memberikan pendapatnya tentang hukum agraria adalah: “keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur mengenai agraria. Agraria ini meliputi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bahkan dalam batas-batas yang ditentukan, serta mengenai ruang angkasa”;

• Menurut Gouw Giok Siong => bahwa arti ataupun pengertian dari hukum agraria adalah: “keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai agraria secara lebih luas, tidak hanya mengenai tanah saja. Misalnya persoalan jaminan tanah untuk hutang, seperti ikatan kredit atau ikatan panen, sewa menyewa antar golongan, pemberian izin untuk peralihan hak-hak atas tanah dan barang tetap dan sebagainya”;
• Selanjutnya pendapat dari S. J. Fockema Andrea => mengemukakan bahwasanya pengertian dari hukum agraria ialah: “keseluruhan peraturan hukum mengenai usaha dan tanah pertanian, tersebar dalam berbagai bidang hukum (hukum perdata dan hukum pemerintahan), dimana disajikan sebagai suatu kesatuan untuk keperluan studi tertentu yang bertalian dengan pertanian dan pemilikan hak atas tanah”;
• Sementara pengertian hukum agraria menurut E Utrecht => adalah: “bagian dari hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara yaitu hukum yang menguji hubungan-hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan pejabat atau petugas mengurus soal-soal agraria”;
• Sementara pendapat dari Lemaire => bahwa hukum agraria berisi segi-segi hukum perdata, hukum tata negara dan hukum tata usaha negara dan dibicarakan secara golongan hukum tersendiri”;
• Menurut pendapat Subekti dan R. Tjitrosoedibio => bahwa agraria (agrarisch recht) adalah: “keseluruhan dari ketentuan-ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukum tata negara (staats recht) maupun pula hukum tata usaha negara (administratif recht) yang mengatur hubungan-hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh wilayah negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut”;
• Selanjutnya menurut pendapat Bachsan Mustafa => bahwa hukum agraria merupakan himpunan peraturan yang mengatur tentang bagaimana para pejabat pemerintah menjalankan tugas mereka dibidang keagrariaan;

Disamping pendapat dari ahli dan pakar hukum agraria sebagaimana yang telah kami sebutkan diatas, di dalam penyelenggaraan “Seminar Tata Guna Sumber Alam 1” yang dilaksanakan pada Tahun 1967 ada menegaskan tentang arti dan pengerti dari hukum agraria, yaitu => ‘hukum yang mengatur tanah dan hak-hak agraria lainnya, wewenang menggunakan tanah, hubungan manusia dengan tanah. Objeknya ialah => tanah dan segala sesuatu yang bertalian dengan tanah dan lingkungan sekitarnya”.

Ruang lingkup Dari Hukum Agraria

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa ruang lingkup dari hukum agraria adalah sama dengan ruang lingkup hukum tanah, namun dalam ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 => meliputi bumi, air dan juga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, bahkan dalam batas-batas tertentu yang lebih luas lagi juga meliputi ruang angkasa. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam lainnya, serta ruang angkasa merupakan bagian dari ruang lingkup hukum agraria, sementara ruang lingkup dari hukum tanah (pertanahan) hanya sebatas tanah dan segala sesuatu untuk peruntukannya.

Azas-azas Dalam Hukum Agraria

Ada beberapa asas yang terkandung dalam hukum agraria yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Asas Nasionalisme => Asas yang menyatakan hanya Warga Negara Indonesia (WNI) saja yang mempunyai hak milik atas tanah dan hubungan antara bumi dan ruang angkasa, tanpa membedakan laki-laki atau perempauan baik warga negara asli ataupun keturunan;
2. Asas Dikuasai Langsung Oleh Negara => maksudnya adalah bahwa bumi, air dan ruang angkasa beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara;
3. Asas Hukum Adat yang Disaneer => yang menyatakan bahwa hukum adat yang sudah bersih dari segi negatif dapat digunakan sebagai hukum agrarian;
4. Asas Fungsi Sosial => yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan keagamaan dan juga hak-hak orang lain serta kepentingan umum;
5. Asas Kebangsaan atau (Demokrasi) => yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak milik atas tanah;
6. Asas Non Diskriminasi (Tanpa Pembedaan) => merupakan asas yang mendasari hukum agraria;
7. Asas Gotong Royong => yang menyatakan bahwa segala usaha bersama berdasarkan kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional dalam bentuk gotong royong;
8. Asas Unifikasi => menurut asas ini bahwa hukum agraria disatukan menjadi satu Undang-undang (UU) yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia;
9. Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheidings Beginsel) => yang menyatakan ada pemisahan hak kepemilikan antara pemilik tanah dengan benda dan bangunan yang ada di atasnya;

Kami akhiri tulisan yang membahas tentang arti dan juga pengertian dari hukum agraria yang dinyatakan oleh para ahli dan pakar hukum agraria Indonesia dan juga asas-asas yang melekat dalam pengaturan hukum agraria, semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.