Hukum Perdata Islam Syariah Indonesia

Bagi seorang advokat/pengacara, memahami Hukum Perdata Islam (Syariah) yang berlaku di Indonesia, apalagi dalam tataran pelaksanaannya di tengah-tengah masyarakat adalah sangat penting. Lihat saja penerapan hukum perdata islam (syariah) dalam kegiatan bisnis di Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sebagai contoh: bank-bank konvensional yang selama ini menerapkan hukum perdata Nasional Indonesia dan hukum dagang, hukum perusahaan, telah berlomba-lomba membuka bank berbentuk syariah, belum lagi usaha kecil menengah yang juga mempergunakan dan menerapkan ketentuan hukum perdata islam dalam pelaksanaan usaha bisnisnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, kami dari kantor hukum Advokat Silaen & Associates akan membagikan tentang eksistensi Hukum Perdata Islam dalam struktur pelaksanaan hukum di Indonesia.

Arti dan Pengertian Hukum Perdata Islam

“Hukum Islam” (bahasa Arab = al-hukm al Islam) merupakan terminologi khas Indonesia yang merupakan kata terjemahkan langsung dari bahasa Arab. Tapi ada juga sebahagian para ahli atau pakar yang menyebutkan istilah “Hukum Islam” itu adalah al-fiqh al-Islamy atau al-Syari’ah al-Islamy, sementara dalam penggunaan wacana ahli hukum barat sering disebut dengan “Islamic law”.

Arti dan pengertian dari ”Hukum Perdata Islam” masih sangat beragam, dengan kata lain belum ada kesepahaman dari ahli dan pakar hukum islam untuk menjelaskan tentang pengertian dari hukum perdata islam, namun pengertian dasarnya adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia, yang isinya hanya sebagian dari lingkup mu’amalah, bagian hukum Islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah hukum perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat dan perwakafan serta ekonomi syari’ah. Atau ada juga pengertian lain Hukum Perdata Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf, dalam hal perdata atau mu’amalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam (khususnya di Indonesia).

Sejarah Hukum Perdata Islam

Berikut akan kami jelaskan sedikit tentang sejarah diberlakukan atau digunakannya hukum perdata islam di Indonesia, sebagai berikut:

Masa Kerajaan atau Kesultanan Islam di Indonesia

Pada masa berkembangnya kerajaan Islam di Nusantara, hukum Islam telah dijalankan dan dipraktekkan oleh masyarakat. Dimana pelaksanaannya kalau boleh dikatakan hampir mendekati sempurna (syumul), misalnya telah mencakup masalah mu’amalah, ahwal al-syakhsiyyah (perkawinan, perceraian dan warisan). Disamping itu, hukum Islam pada saat itu telah menjadi sistem hukum mandiri yang digunakan di kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Jadi, penerapan hukum islam adalah merupakan hukum positif sebelum masuknya penjajahan Belanda di Indonesia.

Masa Penjajahan Kolonial Belanda

Pada masa kolonial Belanda, pelaksanaan hukum islam terklasifikasikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu yang pertama adalah terlihat dengan adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC untuk memberikan ruang gerak yang sedikit luas bagi penerapan hukum Islam. Kedua, terlihat dengan adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada pelaksanaan hukum adat.

Masa Penjajahan Jepang

Berdasarkan pendapat Daniel S. Lev, bahwa Jepang memilih untuk tidak mengubah ataupun mempertahankan beberapa peraturan yang ada. Penerapan dan pelaksanaan adat istiadat lokal dan praktek keagamaan tidak dicampuri oleh Jepang, dengan dasar pertimbangan untuk mencegah terjadi resistensi, perlawanan dan oposisi yang tidak diinginkan pada saat itu. Target Jepang hanya berusaha untuk menghapus simbol-simbol pemerintahan kolinial Belanda yang ada pada saat itu di Indonesia, disamping juga ingin menghapus pengaruh kebijakan pemerintahan Jepang terhadap perkembangan hukum di Indonesia tidak begitu terlaksana dengan baik.

Masa Kemerdekaan

Pada masa ini, penerapan hukum kita kembali kepada UUD 1945 yang jelas termaktub dalam aturan peralihan UUD 1945. Dengan kata lain, bahwa hukum yang lama masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Banyak para ahli dan pakar hukum yang berbeda pendapat tentang kembalinya penerapan kepada hukum lama. Menurut Hazairin, bahwa seluruh peraturan pemerintahan Belanda yang berdasar teori receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945 dan juga bertentangan dengan al-Qur’an dan sunnah Rosul. Sementara pendapat Sayuti Thalib yang mencetuskan teori Receptie a Contrario, menyatakan bahwa hukum adat baru dapat berlaku kalau tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Masa Pemerintahan Orde Baru

Terbitnya Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Politik hukum memberlakukan hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya oleh pemerintah orde baru, dibuktikan oleh UU ini, pada pasal 2 diundangkan ”Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu” dan pada pasal 63 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengadilan dalam UU ini adalah Pengadilan Agama (PA) bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri (PN) bagi pemeluk agama lainnya.

Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Dengan disahkannya UU Peradilan Agama (PA) tersebut, maka terjadi perubahan penting dan mendasar dalam lingkungan PA. Diantaranya:

• PA telah menjadi peradilan mandiri, kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;
• Nama, susunan, wewenang, kekuasaan dan hukum acaranya telah sama dan seragam diseluruh Indonesia. Dengan unifikasi hukum acara PA ini, maka memudahkan terjadinya ketertiban dan kepastian hukum dalam lingkungan PA;
• Kompilasi Hukum Islam Inpres no. 1 tahun 1991 (KHI)
• Pada Bulan Maret 1985, Presiden Soeharto mengambil prakarsa sehigga terbitlah Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Makamah Agung dan Departemen Agama. SKB itu membentuk proyek kompilasi hukum islam dengan tujuan merancang tiga buku hukum, masing-masing tentang Hukum perkawinan (Buku I), tentang Hukum Kewarisan (Buku II), dan tentang Hukum Perwakafan (BUKU III). Pada Bulan Februari 1988 ketiga buku itu dilokakaryakan dan mendapat dukungan luas sebagai inovasi dari para ulama Islam di seluruh Indonesia. Sehingga pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Suharto menandatangani Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 sebagai dasar hukum berlakunya KHI tersebut;

Masa Reformasi

Diantara produk hukum yang positif di era reformasi yang sangat jelas bermuatan dan mengandung kaedah hukum Islam (Hukum Perdata Islam) adalah:

• Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
• Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf;
• Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1999 tentang Peradilan Agama (Ekonomi Syari`ah);
• Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang secara nyata dapat dengan jelas kita lihat dalam Pasal 49 ayat (1) yang menyatakan: Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
• perkawinan;
• kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
• wakaf dan shadaqah;
• Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan terhadap Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana pada Pasal 49 ayat (1) berubah menjadi sebagai berikut: Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan; waris; wasiat; hibah; wakaf; zakat; infaq; shadaqah; dan ekonomi syari’ah.

Asas Hukum Perdata Islam

Yang dimaksud dengan Asas-asas hukum perdata Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum perdata Islam, misalnya asas kekeluargaan, asas kebolehan atau mubah, asas kebajikan, asas kemaslahatan hidup, asas kesukarelaan, asas menolak mudharat mengambil manfaat, asas adil dan seimbang, asas mendahulukan kewajiban dari pada hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, asas hak milik berfungsi sosial, dan masih banyak lagi asas-asas dalam hukum perdata Islam.

Berikut akan kami jelaskan sebahagian, asas-asas yang telah kami uraikan diatas:

• Asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata yang berdasarkan pada sikap saling menghormati, kasih sayang, dan tolong menolong untuk mencapai kebaikan bersama. Asas kekekuargaan dalam hukum perdata Islam berdasarkan pada surat al-Maidah ayat 2 yang mengatakan: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah (1), dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram (2), jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya (3), dan binatang-binatang qalaa-id (4), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya (5) dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.
• Asas kebolehan atau mubah adalah asas yang membolehkan melakukan semua kegiatan perdata sepanjang tidak ada larangan, baik dalam al-Qur’an maupun hadis. Asas ini didasarkan pada Al-Qur’an surat Al Baqarah ayat 286 yang mengatakan: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum Kami jika Kami lupa atau Kami tersalah. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau bebankan kepada Kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada Kami apa yang tak sanggup Kami memikulnya. beri ma'aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, Maka tolonglah Kami terhadap kaum yang kafir".
• Asas kebajikan adalah asas setiap hubunga keperdataan seharusnya mendatangkan kebajikan kepada kedua belah pihak dan masyarakat. Asas kebajikan dalam hukum perdata Islam didasarkan pada al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90 yang mengatakan: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.
• Asas kemaslahatan hidup dalam hukum perdata Islam adalah asas yang mendasari segala bidang pekerjaan agar mendatangkan kebaikan dan bermanfaat bagi kehidupan pribadi manusia dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Demikian artikel tentang hukum perdata islam syariah Indonesia ini, semoga ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

Salam hormat dari kami

N. HASUDUNGAN SILAEN, SH

Advokat Anggota Peradi Medan NIA. 98.10796