Pengantar Ilmu Hukum Bagi Advokat Indonesia

Pengantar Ilmu Hukum Bagi Advokat Indonesia # Seluruh negara yang ada dibelahan dunia memiliki aturan hukumnya sendiri-sendiri, dimana masing-masing sistem hukum bisa berbeda antara bangsa yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, hukum yang diterapkan sehari-hari oleh masyarakat adalah hukum Indonesia (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

Sebagai warga negara yang baik, wajib harus tahu hukum yang berlaku atau digunakan di negaranya, terutama bagi calon sarjana hukum (SH) yang saat ini sedang belajar di Fakultas Hukum (khususnya bagi mahasiswa yang ingin memilih profesi menjadi Advokat). Dalam mempelajari ilmu hukum di Perguruan Tinggi, setidaknya dikenal ada 2 (dua) macam pokok bahasan yang harus dipelajari menyangkut ilmu hukum, yaitu => Pengantar Ilmu Hukum (PIH) dan Pengantar Hukum Indonesia (PHI).

Pengertian Hukum Agraria Dan Hukum Tanah

Apakah sama arti pengertian “hukum agraria” dengan “hukum tanah” (pertanahan)? Pertanyaan ini sering muncul, ketika orang membahas mengenai keberadaan hukum agraria dalam sistem hukum yang diberlakukan di Indonesia. Dimana tidak sedikit orang berpendapat yang mengidentikkan hukum agraria itu sebagai hukum tanah, padahal hukum tanah hanya semata-mata mengatur secara khusus mengenai pertanahan saja. Agar lebih mendapatkan jawaban, kami akan membahas hal mengenai hukum agraria dan hukum tanah ini lebih lanjut.

 Apabila kita bahas melalui termilogi, dapat di lihat kata agraria berasal dari kata “akker” (Bahasa Belanda) dan kata “agros” (Bahasa Yunani) yang berarti => adalah tanah pertanian, kemudian berasal dari kata “agger” (Bahasa Latin) yang berarti => adalah tanah atau sebidang tanah. Selanjut juga bisa dilihat dari asal kata “agrarius” (Bahasa Latin) yang berarti => adalah perladangan, persawahan, pertanian; dan asal kata dari “agrarian” (Bahasa Inggris) yang berarti => adalah tanah untuk pertanian.

Hubungan Industrial Pancasila dan Penyelesaian Sengketa Hukumnya

Hubungan Industrial Pancasila dan Penyelesaian Sengketa Hukumnya # Sejak bergulirnya era reformasi tahun 1998 terjadi berbagai perubahan-perubahan sistem politik dan pemerintahan baik secara struktural maupun fungsional, salah satunya adalah dibidang ketenagakerjaan dengan diterbitkannya Undang Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No. 2 tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau yang lazim disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila (HIP).

Dari adanya Undang Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 2 tahun 2004, kita dapat melihat adanya transformasi kebijakan dari suatu sistem yang bersifat monolitik bagi tumbuh dan kembangnya serikat pekerja (single union) ke sistem pluralitik yang berdampak bagi pelaku produksi barang dan/atau jasa. Khusus untuk kaum pekerja (buruh) menyebabkan bertumbuh dan atau berkembangnya serikat buruh atau serikat pekerja yang bersifat multi union.

Law Firm Seo

Menjinakan lawyer pada law firm seo di google internasional maupun Indonesia, sungguh sangat berat. Mungkin sebelum kami telah banyak para ahli, pakar, konsultan dan juga para praktisi seo yang sudah mencobanya tapi belum juga berhasil mengalahkannya. Nah, apakah kami akan mengalami kegagalan juga? Sebentar lagi akan terjawab. Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa kata kunci law firm seo didominasi oleh website atau situs luar negeri dan hampir rata mereka yang menguasainya. Meskipun begitu, hal tersebut semakin menantang buat kami untuk bisa menundukkan kata kunci (keyword) yang dimaksud.

Baiklah para sahabat dan juga rekan-rekan advokat (pengacara/lawyer), sekarang kami akan jelaskan terlebih dahulu apa itu seo? Sebagaimana dalam artikel kami yang lalu, seo atau search engine optimization adalah => serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas trafik kunjungan melalui mesin pencari menuju situs web tertentu dengan memanfaatkan mekanisme kerja atau algoritma mesin pencari tersebut. Sedangkan maksud tujuan dari digunakannya seo itu adalah => untuk menempatkan sebuah situs atau website pada posisi teratas, atau setidaknya pada halaman pertama hasil pencarian berdasarkan kata kunci tertentu yang ditargetkan. Secara logis, situs web yang menempati posisi teratas pada hasil pencarian memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pengunjung yang lebih banyak (ramai).

Partisipasi Partai Politik Di Pilkada Serentak 2017

Partisipasi Partai Politik Di Pilkada Serentak 2017 # Tak dapat disangkal, peran partai politik (parpol) pada pilkada serentak tahap satu yang lalu telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi perubahan sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang menuju menjadi masyarakat yang demokratis. Jika kapasitas dan kinerja mesin partai politik dapat lebih ditingkatkan lagi, maka hal ini akan berpengaruh besar terhadap peningkatan kualitas demokrasi dan kinerja sistem politik Indonesia kedepannya. Oleh karena itu, peran partai politik perlu terus ditingkatkan bagi segi kapasitas, kualitas, dan kinerjanya agar dapat memenuhi atau mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi, khususnya dalam pelaksanaan pilkada (pemilukada) daerah provinsi, kabupaten/kota serentak tanggal 15 Februari 2017.

Dalam sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Dengan kata lain, tidak ada demokrasi tanpa adanya Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik yang lebih baik dari yang ada saat ini. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional. Dengan kondisi Partai Politik yang sehat, selektif dan fungsional, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses pengkaderan, pendidikan politik dan kontrol sosial yang sehat. Dengan Partai Politik pula, konflik dan konsensus dapat tercapai guna mendewasakan masyarakat untuk berpolitik. Konflik yang tercipta tidak lantas dijadikan sebagai salah satu alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul haruslah dicarikan konsensus jalan terbaik guna menciptakan partai yang sehat dan fungsional.

Tips Memilih Advokat Dan Pengacara Terbaik

Tips Memilih Advokat Dan Pengacara Terbaik # Setiap orang yang sedang bermasalah dengan hukum dan atau sedang melakukan aktivitas yang berhubungan dengan dunia peradilan, khususnya di Indonesia, maka secara hukum pula seluruh hak-haknya dilindungi oleh hukum. Demikian pula setiap Warga Negara mempunyai hak agar dapat didampingi oleh seorang atau beberapa orang advokat atau pengacara selaku kuasa hukumnya.

Ketika telah mengambil suatu keputusan untuk menyelesaikan menyelesaikan masalah atau sengketanya pada ranah hukum, mau tidak mau pemilihan kuasa hukum atau advokat harus dipertimbangkan secara matang dan super hati-hati. Karena, bukan hanya berhubungan dengan target pencapaian keberhasilan (kemenangan) dan efisiensi semata, tetapi juga sangat erat berkaitan dengan masalah pembiayaan tarif jasa advokat selama pendampingan untuk penyelesaian sengketa yang dimaksud. Oleh karena itu, orang-orang yang sedang bersengketa perlu membekali diri dengan pengetahuan mengenai kelayakan atau kompetensi pengacara, nominal biaya yang harus dikeluarkan apabila menggunakan jasa bantuan hukum dari seorang advokat.

Mengenal Sistem Hukum Adat Batak

Mengenal Sistem Hukum Adat Batak # Sistem kekerabatan (keluarga) yang diberlakukan dalam sistem hukum adat di Indonesia, menerapkan 3 (tiga) sistem yaitu:

1. Patrilineal => yang merupakan sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan yang berasal dari keturunan pihak laki-laki, dimana jika terjadi sesuatu maka keturunan pihak ayah yang akan bertanggung jawab. Sistem ini dipakai oleh masyarakat suku Batak;
2. Matrilineal => merupakan sistem kekerabatan yang ditarik dari garis keturunan perempuan, dimana jika terjadi sesuatu maka pihak ibu yang menanggungjawabinya. Sistem ini dianut oleh masyarakat adat Minangkabau;
3. Bilateral => sistem kekeluargaan yang tidak ada dominasi antara pihak laki-laki dan perempuan. Sistem ini dipakai oleh masyarakat suku Jawa;

Seiring dengan perkembangan jaman, akhir-akhir ini banyaknya timbul permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, diakibatkan terjadinya perkawinan antar suku di Indonesia, dimana antara suku yang satu berbeda adat istiadat serta kebiasaan masyarakat adatnya. Salah satu permasalahan yang terjadi di masyarakat adat, yang sekarang ini sangat menonjol adalah masalah kewarisan.