16 Syarat Panwascam Berdasarkan Surat Bawaslu No. 314/HK.01.00/K1/09/2022

Bawaslu RI di September 2022 telah membuka rekrutmen Panwascam di seluruh Indonesia untuk menjadi pengawas pemilu dan pilkada 2024.

Dibukanya lowongan untuk Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) 2022 tertuang dalam Surat Ketua Bawaslu RI Nomor : 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 09 September 2022.

Bila kita cermati isi Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 dimaksud memuat tentang jadwal perekrutan, persyaratan dan lampiran permohonan dan juga tata cara seleksi penerimaan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 (Panwaslu/Panwascam).

Perlu diketahui dan dipahami calon pelamar, pendaftaran Panwascam pemilu 2022 bisa diikuti oleh umum dengan beberapa syarat dan kompetensi sebagai kualifikasinya.

Pendaftaran Panwascam atau Panwaslu tingkat kecamatan ini telah dibuka secara nasional yang selanjutnya akan diatur oleh Bawaslu setiap Kota/Kabupaten mengenai jadwal perekrutannya.

Cermati juga hal lain tentang Syarat Pendaftaran Panwascam - Panwaslu Kecamatan

Berikut ke 16 syarat yang harus dipenuhi oleh para calon bila ingin menjadi Panwascam sebagaimana yang tertuang dalam Surat Ketua Bawaslu RI Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 09 September 2022, yaitu :

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.

3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih.

5. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil.

6.Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu tanda Penduduk (KTP) Elektronik.

7. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu.

8. Tidak pernah menjadi anggota partai politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar.

9. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

10. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.

11. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih.

12. Bersedia bekerja penuh waktu.

13. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.

14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih.

15. Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu.

16. Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Simak hal mengenai ulasan yang berisi tentang Jadwal Tahapan Penerimaan Panwascam

Kami jelaskan lebih lanjut, mengenai jadwal lengkap kapan rekrutmen Panwascam atau Panwaslu Kecamatan berikut dengan beberapa lampiran yang jadi syaratnya, dapat menghubungi Bawaslu Kota/Kabupaten sesuai dengan alamat domisili tempat Anda tinggal. Misal Anda tinggal di Kota Medan, maka dapat datang langsung ke kantor atau sekretariat Bawaslu Medan beralamat di Jalan Sei Bahorok Nomor 27 Medan.

Bila Anda punya kemampuan sebagai pengawas pemilu atau memiliki pengalaman sebagai panwascam ataupun punya piagam skill di bidang kepemiluan, maka silahkan segera daftarkan diri Anda. Ingat nantinya akan dipilih dan ditetapkan 3 orang Panwascam di tiap kecamatan.

Sanksi Pidana Buat Jasa Debt Collector Nakal

Pihak ketiga yang lazim ditunjuk suatu bank atau pihak kreditor untuk menagih kredit yang telah macet adalah debt collector (dc).

Meski tidak dikenal dalam hukum positif Indonesia, namun eksistensi dc dalam perbuatan menagih hutang semakin marak. Mereka bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pihak kreditur (lembaga keuangan/pembiayaan).

Kondisi permintaan yang tinggi inilah mengakibatkan kehadiran jasa dc menjadi hal yang biasa ditemukan dalam dunia jasa keuangan, khususnya perusahaan pembiayaan (leasing) jika ingin menagih utang kepada nasabahnya.

Kerap dipersoalkan ketika debt collector menjalankan pekerjaannya masih banyak di temukan adanya perbuatan nakal yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dan bahkan mengarah ke suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Saya selaku pengacara mencermati, ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh dc dan banyak dikeluhkan oleh debitur saat penagihan hutang, diantaranya:

1) Penganiayaan

Perbuatan ini diancam dengan Pasal 351 ayat 1, 2, dan 3 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah mulai yang ringan dengan hukuman penjara maksimum dua tahun delapan bulan (ayat 1). Pidana penjara 5 tahun (ayat 2). Serta, pidana penjara maksimum 7 tahun (ayat 3).

Bila dc sampai melakukan tindakan penganiayaan berat dan atau penganiayaan berat yang menyebabkan matinya orang lain, maka akan dikenakan Pasal 354 ayat 1 dan 2 KUHP. Adapun sanksi pidana penjaranya adalah maksimum 8 tahun (ayat 1) dan 10 tahun (ayat 2).

2) Pencurian dengan kekerasan

Perbuatan ini diancam oleh Pasal 365 ayat 1,2,3, dan 4 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah hukuman penjara maksimum 9 tahun (ayat 1). Pidana penjara maksimum 12 tahun (ayat 2). Pidana penjara 15 tahun(ayat 3). Dan bisa di hukum pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu maksimum 20 tahun (ayat 4).

3) Pengancaman

Perbuatan ini bisa saja dilakukan dimuka umum dan dilakukan bersama-sama. Bila benar dilakukan oleh dc, maka dapat dikenakan Pasal 336 ayat 1 dan 2 KUHP.

Adapun sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan (ayat 1). Pidana penjara maksimum 5 tahun (ayat 2).

Selain itu, tindakan pengancaman yang dilakukan oleh debt collector dapat juga dikenakan Pasal 369 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah pidana penjara maksimum 4 tahun.

4) Perbuatan tidak menyenangkan

Debt collector yang memperlakukan orang hingga ia merasa tidak senang dapat diancam dengan Pasal 335 ayat 1 dan 2 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah pidana maksimum 1 tahun.

5) Penyitaan paksa

Meskipun pihak debt collector (DC) yang telah mendapat surat kuasa dari kreditur untuk menagih utang, maka hal ini tidak serta merta boleh menyita paksa barang-barang milik debitur. Sebab, menurut hukum positif bahwa penyitaan barang-barang milik debitur yang wanprestasi hanya bisa dilakukan atas adanya dasar putusan pengadilan atau surat perintah penyitaan dari pengadilan.

Perbuatan debt collector yang menyita atau mengambil secara paksa barang-barang milik debitur secara melawan hukum dapat dijerat dengan Pasal 362 KUHP. Adapun sanksi pidananya adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Jika barang-barang milik debitur telah diletakkan jaminan fidusia sebelumnya, dimana kreditur dan debitur tidak sepakat mengenai telah terjadinya wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Maka penerima fidusia (kreditur) tetap tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri.

Perlindungan OJK Terhadap Konsumen

Baru-baru ini telah diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dimana, POJK ini juga mengatur tentang marketer dan debt collector.

Baca juga: Tips Manajemen Keuangan Advokat Pekerja Freelancer

Sebagaimana dipahami, marketer merupakan pegawai pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) atau marketer bisa juga disebut merupakan pegawai yang dipekerjakan PUJK. Sehingga, marketer dan debt collector di sektor jasa keuangan di larang melakukan misseling.

Jadi, debt collector adalah pekerja untuk pihak PUJK sehingga bila ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan debt collector nakal terhadap debitur, seperti pengancaman dan kekerasan fisik maka PUJK harus bertanggung jawab.

Meski tidak diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen OJK, tetapi perbuatan tersebut adalah melanggar ketentuan OJK dan delik pidana umum sehingga dapat dilaporkan ke polisi.

Pelaporan ini dapat dilakukan kalau PUJK berada di bawah pengawasan OJK. Bila tidak berada di bawah pengawasan OJK, maka masyarakat yang menjadi korban dc atau marketer dapat melaporkan langsung ke pihak kepolisian.

Saya selaku advokat melihat, adanya POJK yang baru ini semakin memperkuat pengaturan terhadap perlindungan konsumen dan kewajiban Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagai respons terhadap dinamika perubahan di sektor jasa keuangan.