Pengacara Sudung: Vaksinisasi, Usaha Bersama Hadapi Covid-19

Upaya Pemerintah Kota Medan mempercepat vaksinasi Covid-19 terus mendapat dukungan berbagai stakeholder.

"Vaksinasi merupakan usaha bersama antara pemerintah dan rakyatnya untuk mencegah penyebaran Covid-19," ujar Advokat Hasudungan, SH, Senin (25/10).

Menurut pengacara yang akrab dipanggil Sudung Silaen ini, harus ada kekompakan dan sinergi antara pemerintah dengan masyarakatnya untuk mensukseskan program vaksinasi tersebut di Medan.

"Kalau pihak yang satu mendukung dan yang lain tidak, aku rasa program tersebut tidak akan berhasil dengan baik,” jelas Advokat dari Kantor Advokat Hasudungan Silaen dan Rekan tersebut.

Dijelaskannya, memang pemberian vaksin adalah kewajiban pemerintah sebagai salah satu wujud dan bukti nyata untuk melindungi rakyatnya agar terhindar dari wabah Covid-19, maka tak ada alasan bagi kita untuk tidak mendukungnya.

"Itu upaya keras bersama agar rakyat Indonesia khususnya di Medan menjadi sehat," jelas Sudung Silaen.

Memang ada isu sebagian masyarakat Medan masih menolak untuk divaksin, itu karena mereka belum memahami secara menyeluruh manfaat vaksin Covid-19 tersebut.

"Aku menilai masyarakat kurang cerdas kalau masih ada yang menolak untuk divaksin, karena lebih banyak manfaatnya dari segi kesehatan," jelas advokat ini.

Sudung Silaen menggambarkan di negara lain, warganya sudah mulai menanggalkan masker dan menganggapnya sebagai flu biasa, itu karena pemerintah dan masyarakatnya kompak memerangi kasus Covid-19 tersebut dengan pemberian vaksin.

Salah satunya mereka rela dan meminta sendiri untuk divaksin sehingga upaya bersama itu tercapai. Namun begitu, kata Sudung walau kita sudah divaksin bukan berarti kita seenaknya mengabaikan Protokol Kesehatan (Prokes), melainkan lebih memperketat lagi sehingga kita bisa menutup rapat penyebaran Covid-19.

"Tolong dibuang anggapan kalau sudah divaksin bakal tidak terkena Covid lagi," jelasnya.

Mengenai PPKM di kota Medan, Hasudungan Silaen sangat mendukungnya meski Medan masuk kategori level 2. Buktinya selama PPKM diberlakukan, kasus harian Covid-19 memperlihatkan penurunan yang sangat baik dibanding sebelum PPKM diberlakukan di Medan.

Silaen mengakui dampak PPKM bermanfaat menurunkan angka Covid-19. Tapi disisi lain PPKM juga berdampak terganggunya ekonomi warga karena banyaknya usaha tutup dan jam kerja juga dibatasi.

"Saya setuju PPKM Medan tetap diberlakukan agar kasus Covid-19 semakin turun. Hanya saja perpanjangan PPKM harus pula diikuti bantuan dari pemerintah dan gencar pemberian vaksin kepada warga yang terdampak," jelas Sudung.

Hasudungan menambahkan, saat ini Pemko Medan sedang memaksimalkan salah satu program prioritas bagi warga yakni di bidang kesehatan. Pemko Medan terus melakukan upaya akselerasi vaksinasi terhadap para pelajar.

Saat ini jumlah pelajar yang dapat divaksin di kota Medan yaitu sebanyak 105.651 pelajar, dan dari jumlah itu capaian dosis vaksin yang telah disuntikkan sebesar 80%. Dengan target vaksinasi bagi pelajar per harinya 5000 dosis.

Sedang vaksinasi untuk guru, saat ini capaian vaksinasi sudah 86 persen, karena terkendala oleh kondisi komorbid guru dan beberapa guru yang masuk waktu kehamilan sehingga tidak dapat divaksin lagi.

Saya berharap, "Pemko Medan dan masyarakat juga akan terus melakukan pengawasan penerapan disiplin protokol kesehatan pada proses pembelajaran tatap muka nantinya," jelas Sudung Silaen.

Advokat Hasudungan: Konseling Pra Nikah Solusi Tekan Perceraian

Angka perceraian di Pengadilan Negeri (PN) yang cenderung naik tiap tahun, menjadi dilema dan harus dicari solusi untuk mengatasinya.

Advokat Hasudungan menilai metode memaksimalkan kelas konseling pra nikah sangat penting dilakukan oleh lembaga perkawinan untuk membangun kemampuan dan kesadaran calon mempelai.

Apalagi ketika melihat angka penceraian di Pengadilan Negeri Medan yang merangkak naik dilatarbelakangi alasan kurang harmonis.

Advokat yang membuka kantor hukum di Medan ini menjelaskan, kalau setiap calon pasangan suami istri yang hendak membangun mahligai rumah tangga hendaknya terlebih dahulu sudah mempunyai ilmu dan kesadaran membangun rumah tangga.

Hal itu disampaikannya saat menunggu jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Senin (25/10/2021).

"Dalam hal ini sangat perlu digalakkan kembali adanya semacam kelas konseling pra nikah bagi setiap calon pasutri," ujarnya.

Dalam materi konseling tersebut dikatakan Pengacara Hasudungan, perlu diajarkan hal-hal yang paling krusial dalam perkawinan, misalnya apa yang menjadi tujuan perkawinan, hak dan kewajiban pasutri serta cara untuk saling memahami pasangan masing-masing, seluk-beluk kesehatan reproduksi dan persalinan, kesehatan ibu hamil dan anak, cara mendidik anak, dan lain sebagainya. Bahkan apabila diperlukan, dibuat aturan bagi calon pasangan perkawinan harus lulus kelas konseling pra nikah.

Menurutnya, kelas konseling pra nikah juga menjadi sangat penting terutama setelah adanya temuan semakin tingginya angka kasus perceraian yang terkadang alasannya dibuat-buat.

Data yang ada, penyebab perceraian yang paling besar adalah karena faktor tidak harmonis, lalu diikuti karena tidak bertanggung jawab, kemudian karena faktor ekonomi, adanya pihak ketiga, dan seterusnya.

Menurut Hasudungan, berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan:

1) Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan;

2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;

5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

6) Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Alasan gugat cerai di atas berlaku untuk pasangan suami isteri beragama Kristen (non Muslim). Khusus bagi pasangan suami istri yang beragama Islam, alasan untuk melakukan gugat cerai dan talak diatur lebih rinci di Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dari semua kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan, terbesarnya merupakan kasus gugatan perceraian dari pihak perempuan (selaku pihak Penggugat).

Pengacara yang juga menangani kasus perceraian ini menilai, kurang lebih ada sebesar 70 persen yang gugat cerai adalah istri. Fakta tersebut menggambarkan bahwa pengetahuan yang memadai atas diri calon pasangan perkawinan menjadi hal yang sangat mendasar, baik internal maupun eksternal.

"Sehingga kebijakan yang akan diambil untuk meminimalkan kasus perceraian yang begitu tinggi, harus lebih mengarah pada faktor hulu, yaitu kesiapan mental dan pengetahuan calon mempelai untuk membangun sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin," tuturnya.

Advokat Jangan Pilih-Pilih Klien

Profesi advokat secara nyata menuntut tiap orang yang menekuninya wajib memiliki keberanian dan pemahaman hukum secara komprehensif. Karena hukum selalu mengikuti perkembangan zaman.

Bagi N Hasudungan Silaen, hal itu bukan satu batu sandungan yang dapat dijadikan alasan untuk menghentikan langkahnya menjadi pengacara profesional di Kota Medan dalam rangka menuntut keadilan bagi klien.

Sudung, sapaan akrabnya, sudah berpraktik dan membuka kantor advokat sendiri sejak tahun 1998. Menjadi pengacara adalah pilihan hidup baginya selaku seorang Sarjana Hukum. Kantor bernama Kantor Hukum Hasudungan Silaen SH & Rekan - Advokat & Konsultan Hukum beralamat di Jalan Bilal Ujung No. 274 A, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan.

Hasudungan Silaen mengatakan, kantor itu ada berkat dukungan semua pihak. Sudung berjanji akan menerapkan ilmu hukum untuk membantu banyak pihak dengan pengalaman yang selama ini diperoleh dari dunia advokat. “Saya tidak akan pernah pilih-pilih klien. Meskipun orang yang mau didampingi dan minta bantuan hukum tersebut tidak memiliki uang, tapi kalau orang itu pantas untuk didampingi dan dibantu, ya Saya akan dampingi untuk mendapatkan keadilan.”

Soal keseriusan menjadi pengacara jangan tanya. Begitu Saya tamat kuliah, langsung magang dan bekerja di kantor pengacara. Diawal buka kantor pengacara sendiri, dirinya sempat merasa berat, profesi ini bersinggungan dengan bahaya. Ya, kalau masalah di lapangan, Saya sendiri sudah siap. Karena saya juga sudah pernah mengalami peristiwa-peristiwa di lapangan, seperti eksekusi dan sidang lapangan (setempat) yang luar biasa, sudah pernah saya jalani, memang ada bahaya sih. Tapi sekali lagi kalau ditanyai sudah siap untuk menjumpai hal yang seperti itu lagi, ya saya siap. Karena jiwa saya memang disini,” bebernya.

Dalam menangani kasus, lanjut Hasudungan, dirinya juga tidak akan main-main, walaupun nantinya kasus yang ditangani besar ataupun kasus kecil, seperti perbuatan melawan hukum, wanprestasi, perceraian, pidana, tata usaha negara dan perkara pilkada. Ya, meskipun kasus yang saya tangani itu nantinya adalah kasus yang akan berdampak Saya harus mendampingi klien itu ke Kantor Polisi, Pengadilan, Lapas, dan lainnya ke luar kota, Saya sendiri harus siap dan harus berani menghadapi semua itu di lapangan. Dan saya berani menghadapi itu. Jadi kalau trik saya untuk menghadapi masalah di lapangan itu adalah keberanian dan penguasaan atas hukum yang berlaku,” tandasnya.